Surabaya, Jatimmandiri.id – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan penelusuran kasus tersebut terus berlanjut, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak lain.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penanganan perkara ini tidak berhenti pada dua pengemudi truk pengangkut sampah yang sebelumnya tertangkap tangan. Pemkot Surabaya juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik pengalihan solar subsidi tersebut.
Eri mengungkapkan, dugaan penyimpangan itu telah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota. Ia mengapresiasi langkah Kepala DLH Surabaya M Fikser beserta jajarannya yang berani mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lingkungan instansinya.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Jumat (13/11/2026).
Menurut Eri, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, anggaran dan fasilitas negara harus digunakan sesuai peruntukannya, terlebih BBM subsidi merupakan fasilitas yang bersumber dari uang rakyat.
Karena itu, ia meminta dugaan penyalahgunaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh dan diserahkan kepada aparat penegak hukum agar penanganannya berjalan sesuai ketentuan.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.
Dua Pengemudi Sebut 11 Nama
Sementara itu, Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, pemeriksaan internal terhadap dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan memunculkan 11 nama lain. Nama-nama tersebut disebut dalam pemeriksaan awal dan kini menjadi bagian dari penelusuran lebih lanjut.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, modus yang diduga dilakukan adalah menguras atau memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon. BBM tersebut kemudian diduga dijual kembali kepada pihak lain.
Solar yang menjadi objek dugaan penyalahgunaan merupakan alokasi BBM subsidi untuk armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
DLH memperoleh informasi bahwa solar yang dialihkan tersebut diduga dijual kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel, seperti pompa penyedot air.
Transaksi penjualan diduga berlangsung di sekitar kawasan TPS. Sementara itu, pihak yang diduga menjadi penadah disebut tinggal di luar kawasan tersebut.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” jelasnya.
Diduga Raup Rp160 Ribu per Minggu
Fikser juga membeberkan pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap tangan. Keduanya mengaku memperoleh uang sekitar Rp160 ribu setiap minggu dari penjualan solar yang diduga dialihkan dari tangki kendaraan operasional.
Namun, Fikser menduga nilai keuntungan dari praktik tersebut berpotensi lebih besar. Menurutnya, angka itu masih berdasarkan pengakuan awal sehingga perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui keseluruhan praktik yang terjadi.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk penanganan lebih lanjut, DLH Surabaya telah menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Fikser menyebut, perkara ini diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional pelayanan publik.
Dua Pegawai Terancam Sanksi Berat
Selain menyerahkan perkara kepada aparat penegak hukum, DLH Surabaya juga mengusulkan pemberian sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan.
Keduanya diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, proses pemberhentian harus melalui mekanisme administrasi dan pemeriksaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” terang Fikser.
Di sisi lain, DLH Surabaya mulai memperketat pengawasan penggunaan BBM pada seluruh armada pengangkut sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasang perangkat Global Positioning System (GPS) untuk memantau pergerakan kendaraan, jarak tempuh, serta kebutuhan solar berdasarkan rute dan jumlah ritasi pengangkutan.
Fikser menjelaskan, DLH Surabaya memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA mendapatkan alokasi BBM subsidi.
Kebutuhan solar setiap kendaraan tidak sama. Jumlahnya disesuaikan dengan jarak tempuh, rute perjalanan, serta frekuensi pengangkutan sampah setiap harinya.
Dengan sistem pemantauan GPS, DLH dapat menghitung kebutuhan BBM secara lebih terukur. Langkah tersebut sekaligus menjadi instrumen pengawasan untuk mencegah penyimpangan serupa terulang.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.
Pemkot Surabaya berharap penelusuran kasus ini dapat mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat. Pembenahan sistem pengawasan juga diharapkan memastikan BBM subsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah di Kota Pahlawan.
