Jakarta, Jatim Mandiri
Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution setelah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan dirinya melanggar kode etik. Ahrie menyatakan banding atas putusan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela. Ahrie juga dikenai sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir pada wartawan, Selasa malam (10/11).
Atas hal itu, Isir menyebut Ahrie menyatakan mengajukan banding.
“AS menyatakan mengajukan banding,” lanjut Isir.
Majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Putusan juga merujuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b tentang etika kelembagaan.
Ahrie menjalani sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo tanpa prosedur hukum semestinya.
Menurut penyidikan kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.
Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan nomor telepon tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. (ibn)
Selain Ahrie, polisi menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Proses pidana para tersangka berlangsung terpisah dari sidang kode etik Polri.
