Sekitar 50 Anggota DPR Teken HMP

Jakarta, Jatim Mandiri

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikannya, Selasa (10/11). Pada hari yang sama, sekitar 50 anggota DPR lintas fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), meski agenda pemakzulan belum masuk rapat paripurna.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan hasil pertemuan Gibran dan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam. “Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama presiden bapak Prabowo Subianto. Beliau (Gibran) menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” terang Prasetyo.

Dia juga menegaskan, Prabowo belum menyetujui ataupun menolak niat tersebut. Tapi, Presiden memberikan masukan kepada Gibran. Prasetyo juga membantah informasi bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri itu.

Prasetyo juga mengatakan, Gibran meminta waktu dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah serta dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Terpisah, Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan PK ke MA.

“Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran seperti dikutip CNN Indonesia.

Tapi menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran sudah bersifat final.

Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan MA tersebut, termasuk peninjauan kembali (PK). “Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan itu,” kata Yusril.

Pada perkembangan lain, Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tidak memasukkan pembahasan pemakzulan dalam agenda resmi. Namun gelombang yang mendorong pemakzulan Gibran terus bergulir. Bahkan, sekitar 50 anggota DPR RI dilaporkan telah menanda tangani Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ketua DPR Puan Maharani mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan usulan HMP. “Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan HMP) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan.

“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi,” ucapnya. Puan juga menyatakan pimpinan DPR akan mendengarkan masukan fraksi, komisi, dan anggota DPR sebelum menentukan tindak lanjut. “Setelah ini kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi,” jelas Puan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, HMP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Syaratnya, minimal diajukan oleh 25 anggota DPR beserta dokumen pendukung. Meski telah diajukan sekitar 50 anggota DPR RI, HMP itu belum berbuah menjadi sikap resmi DPR RI.

“Pimpinan akan memproses hal tersebut (HMP), mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” lanjutnya.

Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 50 anggota lintas fraksi telah menandatangani usulan HMP. Politikus PKS Yanuar Arif Wibowo juga menyebut puluhan anggota telah meneken usulan tersebut. Usai paripurna, Yanuar bahkan membentangkan tulisan di kertas “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”.

Dalam hal ini, HMP adalah mekanisme DPR untuk menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum wakil presiden. Untuk membawa pendapat DPR ke MK dalam proses pemakzulan, rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR. Persetujuan juga harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Jika itu terpenuhi, MK kemudian memeriksa pendapat DPR. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Artinya rute pemakzulan Wapres Gibran sejatinya masih cukup panjang. Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu proses di DPR. “Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” ujar Puan.

Tapi jika, Wakil Presiden memilih mengundurkan diri (tanpa pemakzulan), MPR akan memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden paling lambat 60 hari.

Sebagaimana diberitakan, desakan pemakzulan menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. Meski demikian, temuan MK itu tidak otomatis mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal. (*/ibn)