120 Anggota DPR Dorong Pemakzulan Gibran
Jakarta, Jatim Mandiri
Ruang gerak Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan untuk lengser dari jabatan Wakil Presiden kian sempit. Rabu (11/11), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah klaim Gibran soal arahan Presiden untuk menempuh PTUN terkait polemik ijazah. Di sisi lain, 120 anggota DPR RI telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran.
Kemarin (11/11), Syahganda menyatakan Gibran tak lagi punya peluang menempuh PTUN terkait polemik ijazah. “Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Pak Yusril membantah bahwa dia (Gibran), tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar,” kata Syahganda di Jakarta.
Syahganda mengatakan, dirinya telah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama dua jam untuk menyampaikan pandangan tersebut. “Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya,” katanya.
Dia juga mengaku berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril sebelum Menko tersebut menemui Presiden pada Selasa (10/11). Hal itu membuat Syahganda kian yakin dengan pandangan Yusril. “Sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi,” ujar Syahganda kepada ANTARA.
Selasa lalu (10/11), Gibran menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN. Langkah itu disebut dapat dilakukan dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S-1 serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Tapi, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran sudah bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan MA tersebut, termasuk peninjauan kembali (PK). “Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan itu,” kata Yusril.
Syahganda berpendapat bahwa Presiden tidak mungkin mendorong Gibran menempuh langkah hukum ke PTUN. Menurutnya, Presiden sedang menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan terhadap dirinya.
“Tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman,” ucapnya. Syahganda juga menyatakan pemerintah tetap solid dan kabinet fokus menjalankan program prioritas nasional.
Pada perkembangan lain, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, pimpinan DPR telah menerima dokumen usulan yang ditandatangani 120 anggota, Rabu (11/11). Mereka berasal dari Fraksi PDIP 14 orang, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN satu, dan Demokrat 18 orang.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Penerimaan usulan, merujuk Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. “Pimpinan dan Anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.
Menurut Saan, materi usulan berkaitan dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. “Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3. Yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Saan menegaskan, usulan tersebut akan diproses sesuai ketentuan. “Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tuturnya. (*/ibn)
