Jakarta, jatimmandiri.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjalani penahanan rumah. Tersangka berinisial SU tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, Suyudi menjelaskan bahwa penahanan rumah terhadap SU mulai diberlakukan pada 11 November 2026.
“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” kata Suyudi.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni LSP, AS, dan EH, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Kapolri merinci masa penahanan ketiga tersangka tersebut. LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH sampai 22 November 2026, sedangkan AS hingga 21 November 2026.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengungkapkan bahwa SU belum menjalani penahanan karena sedang mengalami sakit.
Diduga Sadap Presiden hingga Pejabat Negara
Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal serta penghapusan data elektronik sepanjang 2025–2026.
Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, pengurus partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga institusi penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan RI.
Selain itu, sasaran dugaan penyadapan juga meliputi internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Dalam perkara tersebut, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas penyadapan.
Tersangka LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan, baik secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp. LSP juga disebut sebagai penerima laporan akhir hasil penyadapan.
Sementara itu, SU diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan, baik berupa laporan harian maupun analisis, kepada LSP.
Adapun tersangka EH diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut bersumber dari LSP. EH kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Tersangka lainnya, AS, diduga menerima perintah langsung dari LSP untuk kemudian meneruskannya kepada operator agar melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP. Selain itu, ia disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan sekaligus membubarkan grup WhatsApp yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
Empat Tersangka Dijerat Sejumlah Pasal
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Pertama, dugaan tindak pidana penyadapan dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain pasal-pasal tersebut, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk turut serta melakukan tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Hingga kini, proses hukum terhadap keempat tersangka masih berjalan. Penyidik terus mendalami dugaan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat dan institusi negara tersebut.
