Jakarta, Jatim Mandiri
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut dibenarkan sumber dekat Gibran dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu (11/11/).
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar tersebut. “[Gibran mundur] betul,” katanya saat dikonfirmasi. Ia turut membenarkan surat diserahkan ketika Gibran bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
“[Diserahkan di Halim] betul,” ujarnya.
Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah dinamika politik di DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Rinciannya, PDIP 14 orang, Golkar 11, Gerindra 11, PKB 18, NasDem 19, PKS 28, PAN satu, dan Demokrat 18 orang.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan fraksi serta dua pimpinan DPR, Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
Dalam paparannya, para pengusul pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan terkait dokumen pendidikannya.
Mahkamah Agung memutus surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA Gibran yang digunakan untuk mendaftar Pilpres 2024 tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sehari sebelumnya, Gibran disebut menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam pertemuan selama 2,5 jam, Gibran meminta waktu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.
Gibran sebelumnya menyatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap menempuh jalur hukum.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
