Intisari Berita:
Surabaya, Jatimmandiri.id — Puncak fenomena Strong El Nino yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026 mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Menanggapi fenomena tahunan ini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk merombak total pola penanganan kekeringan dari sekadar respons darurat menjadi strategi mitigasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Desakan tersebut disuarakan karena pola penanganan bencana kekeringan saat ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan hulu, sehingga masyarakat terus-menerus menjadi korban krisis air setiap musim kemarau tiba.
Solusi Tangki Air Dinilai Hanya Memadamkan Keadaan Darurat
Mantan Wakil Bupati Pasuruan tersebut menggarisbawahi kondisi kronis yang dialami warga di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah desa di Kecamatan Lumbang—seperti Desa Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang—selalu menjadi langganan krisis air bersih dari tahun ke tahun.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” tegas Eddy, Jumat (7/8/2026).
Menurut Eddy, bantuan pengiriman air bersih menggunakan armada mobil tangki sifatnya hanya sekadar solusi sementara saat warga berada di titik krisis.
“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” tuturnya.
Mengingat keterbatasan kapasitas anggaran maupun teknis di tingkat pemerintah kabupaten, Eddy meminta Pemprov Jatim mengambil peran proaktif dengan turun langsung mengeksekusi pembangunan infrastruktur sumber daya air di titik-titik rawan.
Beberapa langkah strategis penanganan hulu yang didorong oleh Fraksi PDIP DPRD Jatim meliputi:
-
Pembangunan Embung dan Waduk: Penampungan air skala sedang hingga besar untuk persediaan musim kemarau.
-
Penyediaan Sumur Dalam & Pompanisasi: Penetrasi sumber air tanah dalam dan distribusi irigasi pertanian.
-
Jaringan Irigasi Terintegrasi: Memastikan pasokan air untuk kawasan lahan pangan warga.
-
Konservasi Daerah Tangkapan Air: Perlindungan kawasan resapan air demi menjaga daya dukung lingkungan.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” pinta Eddy.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Sektor Pertanian
Guna membendung dampak fenomena Strong El Nino yang mengancam sektor pertanian—sebagai penopang utama perekonomian warga Jatim—DPRD Jatim mendorong integrasi kerja lintas instansi. Mitigasi bencana tidak boleh lagi dibebankan secara parsial.
Sinergi terpadu ini diharapkan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, hingga jajaran pemerintah desa.
“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan,” pungkas legislator senior tersebut.
