Intisari Berita:
- Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., mengajak massa aksi buruh FSPMI di Surabaya berdialog lewat jalur audiensi resmi di dewan.
- Komisi E siap membedah titik prioritas tuntutan buruh secara berkepala dingin guna merumuskan formulasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan.
- Legislatif menegaskan komitmen hadir bagi kaum buruh yang telah berjasa besar menggerakkan perekonomian nasional.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Gelombang aksi unjuk rasa yang digelar ratusan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kota Surabaya mendapat respons terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Kamis (1/10/2026). Legislatif mengajak perwakilan buruh untuk duduk bersama membedah poin-poin tuntutan secara konstruktif.
Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga politisi Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh menyambut elemen buruh di ruang audiensi Komisi E demi mencarikan solusi atas problematika ketenagakerjaan yang disuarakan di jalanan.
“Kepada rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan massa aksi yang ada di Surabaya, saya berharap kita bisa bertemu dalam ruang dialog. Nanti silakan untuk audiensi ke Komisi E, apa saja yang teman-teman merasa perlu untuk didiskusikan dan diperjuangkan,” ujar Sri Untari Bisowarno kepada Jatimmandiri.id, Kamis (1/10/2026)
Pilah Skala Prioritas dan Evaluasi Regulasi Ketenagakerjaan
Sri Untari menerangkan bahwa ruang dengar pendapat bersama dewan akan menjadi instrumen penting untuk menelaah secara saksama setiap aspirasi buruh. Melalui kajian mendalam, DPRD Jatim dan serikat pekerja dapat memetakan poin mana yang paling mendesak untuk segera diintervensi lewat kebijakan daerah maupun rekomendasi ke pemerintah pusat.
“Kita bersama-sama untuk bisa mendengarkan dan kemudian mencermati, menelaah, dan kemudian menyusun kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam upaya untuk melindungi panjenengan semua sebagai buruh-buruh yang memang sudah berjasa bagi ekonomi negara kita ini,” tuturnya.
Ia menekankan perlunya melihat secara objektif struktur regulasi yang berjalan saat ini agar celah aturan yang merugikan kaum buruh dapat diperbaiki secara komprehensif.
“Kita perlu untuk melihat secara seksama sebenarnya di bagian titik mana yang diperlukan yang sangat prioritas untuk menjadi perjuangan panjenengan semua,” imbuh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Musyawarah dengan Pikiran Dingin demi Solusi Konkret
Guna melahirkan jalan keluar terbaik, Sri Untari mendorong agar pertemuan tatap muka nantinya dikedepankan dengan semangat komunikatif dan kepala dingin. Pendekatan musyawarah dinilai lebih efektif dalam membedah kelemahan sistem ketatanegaraan terkait jaminan perlindungan kerja.
“Monggo nanti kami akan dengan siap menerima panjenengan semua, tapi dalam bentuk lebih kepada komunikatif ya. Artinya kita siapkan ruang dialog dengan pikiran dingin dan kemudian mencari jalan keluar yang baik,” jelasnya.
Komitmen Perlindungan Hak Kaum Pekerja di Jawa Timur
Mengakhiri keterangannya, politisi senior ini menegaskan kembali peran negara dalam memberikan rasa aman, penghormatan martabat, serta pelayanan optimal bagi seluruh kelas pekerja[cite: 3]. Dialog fungsional di parlemen diproyeksikan menjadi jembatan agar arah regulasi ke depan kian berpihak pada kesejahteraan buruh.
“Karena jalan keluar ini kan karena ini negara, sistem yang dibentuk oleh kenegaraan kita seperti apa, kekurangannya bagaimana, itu yang akan kita coba untuk mencari supaya ke depan lebih baik lagi negara ini di dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan penghormatan serta pelayanan kepada rekan-rekan semuanya,” pungkas Sri Untari.
