Surabaya, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kota Pahlawan berhasil meraih Peringkat 1 Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam ajang Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil yang berlangsung di Jakarta pada 3–4 Agustus 2026. Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkot Surabaya dalam mengembangkan transformasi digital perlindungan sosial melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
Prestasi tersebut melengkapi capaian Surabaya pada hari pertama Rakornas Dukcapil yang sebelumnya masuk dalam 10 besar nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada hari kedua, Surabaya berhasil menempati posisi pertama nasional dalam capaian Face Recognition (FR) Perlinsos dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti perluasan proyek percontohan.
Ketika program uji coba diperluas menjadi 100 kabupaten/kota pada Agustus 2026, Surabaya tetap mempertahankan posisi sebagai daerah dengan capaian tertinggi secara nasional.
Keberhasilan tersebut menunjukkan implementasi teknologi Face Recognition berbasis biometrik dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD berjalan sangat optimal. Selama pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatatkan sebanyak 1.215.768 pendaftaran, tertinggi di Indonesia.
Pemanfaatan teknologi tersebut mampu meningkatkan akurasi verifikasi identitas penerima bantuan sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital tidak hanya berfungsi sebagai identitas elektronik masyarakat, tetapi juga akan menjadi gerbang utama berbagai layanan publik di masa mendatang.
“IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik,” ujar Eri Cahyadi, Rabu (5/8/2026).
Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan IKD.
Menurutnya, NIK kini tidak hanya berfungsi sebagai identitas kependudukan, tetapi juga menjadi dasar integrasi berbagai layanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan daerah, retribusi hingga perpajakan.
“Ke depan seluruh pelayanan publik di Surabaya akan terintegrasi menggunakan data NIK melalui platform IKD,” jelas Irvan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sasaran pendaftaran Perlinsos di Surabaya telah mencakup lebih dari 1,2 juta kepala keluarga (KK).
Sementara itu, aktivasi IKD telah mencapai sekitar 38 persen dari total warga yang wajib melakukan perekaman KTP elektronik. Jika dihitung khusus warga yang memiliki telepon pintar, tingkat aktivasinya telah mencapai sekitar 76 persen.
Pemkot Surabaya menargetkan dalam satu bulan ke depan seluruh warga yang memiliki perangkat pendukung dapat mengaktifkan IKD hingga mencapai 100 persen.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan bahwa sistem Perlinsos menjadi solusi untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.
Aplikasi Perlinsos telah terhubung dengan 14 kementerian dan lembaga, sehingga proses verifikasi kelayakan penerima bantuan dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang terintegrasi.
“Sistem ini membantu kecamatan dan kelurahan menentukan penerima bantuan secara objektif tanpa dipengaruhi unsur kedekatan, korupsi, kolusi maupun nepotisme,” terang Eddy.
Saat ini, data Perlinsos masih digunakan sebagai dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut juga akan menjadi acuan berbagai program pemerintah, seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pendidikan, subsidi listrik, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dengan prioritas bagi masyarakat pada kelompok Desil 1 sampai Desil 4.
Keberhasilan Surabaya mencapai 100 persen pendaftaran Perlinsos pada awal Agustus 2026 didukung oleh empat strategi utama. Pertama, menggerakkan seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga aparatur sipil negara pendamping Kampung Pancasila. Kedua, melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendaftaran di lingkungan masyarakat.
Strategi berikutnya adalah memanfaatkan berbagai media, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun kolaborasi dengan influencer lokal Surabaya untuk memperluas sosialisasi. Selain itu, pengawasan secara berkala yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi terhadap jajaran kewilayahan turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.
Dengan pencapaian ini, Surabaya kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital yang akurat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
