Intisari Berita:
KPU Jatim mengonsolidasikan kemitraan strategis dengan Kejati Jatim guna mengawal kepastian hukum pada pelaksanaan tiga program prioritas kepemiluan.
Tiga pilar utama yang dibedah meliputi digitalisasi sistem informasi pemilu, akselerasi akurasi data pemilih, serta masifikasi edukasi demokrasi.
Langkah kolaboratif ini sengaja dibangun sejak dini untuk memitigasi risiko pelanggaran administrasi dan menjamin transparansi tahapan pemilu.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar kunjungan dinas resmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Surabaya. Pertemuan tingkat tinggi ini dirancang khusus dalam rangka memperkuat tali silaturahmi institusional.
Dan sekaligus membangun sinergi taktis lintas lembaga demi mengawal dan menyukseskan pelaksanaan tiga program prioritas nasional di sektor kepemiluan.
Rombongan delegasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, dengan didampingi oleh dua Anggota KPU Jatim, Habib M. Rohan dan Miftahur Rozaq, Sekretaris KPU Nanik Karsini, serta Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Andrie Susanto.
Dalam forum tatap muka tersebut, otoritas penyelenggara pemilu dan korps adhyaksa melakukan bedah strategi secara mendalam mengenai tiga fokus utama pemilu mendatang, yakni:
-
Digitalisasi Sistem Informasi: Penguatan platform digital pemilu agar lebih andal, aman dari gangguan siber, dan transparan bagi publik.
-
Akurasi Data Pemilih: Percepatan mutasi data dan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) secara presisi guna mengamankan hak konstitusional warga.
-
Edukasi Pemilih: Masifikasi program pendidikan pemilih secara kreatif untuk mendongkrak partisipasi aktif serta kesadaran demokrasi warga Jawa Timur.
Pengawalan Koridor Hukum demi Pemilu Berkualitas
Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, menegaskan bahwa kompleksitas hajatan demokrasi tidak akan mungkin bisa dipikul secara mandiri oleh pihak KPU selaku pelaksana teknis.
Dukungan mitigasi hukum, legal opini, serta pengawalan preventif dari instansi Kejaksaan dinilai menjadi instrumen yang sangat krusial dalam membentengi setiap tahapan proses yang berjalan di lapangan.
“Kami memaparkan bahwa sinergi dan dukungan penuh dari Kejaksaan sangat dibutuhkan oleh KPU Jatim. Kolaborasi lintas lembaga ini sengaja kami bangun sejak dini agar pelaksanaan pemilu di masa depan dapat berjalan semakin baik, berkualitas, dan transparan,” urai Aang kepada Jatimmandiri.id via gawainya, Kamis (16/7/2026)
Aang menjabarkan bahwa rajutan kerja sama ini sengaja diikat di awal waktu untuk membangun benteng pertahanan administrasi yang kokoh.
Hal ini dilakukan agar seluruh kebijakan teknis maupun pengelolaan anggaran logistik di tingkat daerah tetap berjalan lurus di dalam koridor hukum yang berlaku, tanpa menabrak regulasi.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan proses demokrasi di Jawa Timur dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan amanat dasar negara dan undang-undang yang berlaku,” pungkas Ketua KPU Jatim tersebut.
Pertemuan koordinatif ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama kedua lembaga untuk saling dukung demi mewujudkan pemilu yang bersih, aman, kondusif, dan berintegritas tinggi di Jawa Timur.
