Jakarta, Jatimmandiri.id, – Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menandai perubahan arah kebijakan energi nasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar sekaligus mengurangi beban kompensasi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan harga tersebut resmi berlaku mulai 10 Juni 2026. Sebelumnya, Pertamax dipasarkan dengan harga Rp12.300 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau lebih dari 32 persen dibandingkan harga sebelumnya.
Di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja negara di berbagai sektor, pemerintah dinilai mulai mengambil pendekatan yang lebih realistis dalam pengelolaan subsidi dan kompensasi energi. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan APBN agar tidak terus terbebani oleh gejolak harga energi global.
Namun demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan tantangan baru. Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite dikhawatirkan akan mendorong sebagian konsumen untuk beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Perubahan pola konsumsi masyarakat ini berpotensi meningkatkan permintaan terhadap Pertalite dalam waktu singkat. Jika tidak diantisipasi secara matang, lonjakan konsumsi dapat memicu gangguan distribusi hingga risiko kelangkaan stok di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pertalite merupakan BBM yang memperoleh dukungan subsidi dari negara. Meningkatnya jumlah pengguna akibat migrasi dari konsumen Pertamax justru dapat memperbesar beban subsidi yang sebelumnya ingin ditekan melalui kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk memastikan ketersediaan pasokan Pertalite tetap terjaga di seluruh wilayah. Pengawasan distribusi, pengendalian konsumsi, serta pemetaan kebutuhan di daerah-daerah dengan tingkat permintaan tinggi menjadi faktor penting agar kebijakan kenaikan harga Pertamax tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Di sisi lain, keputusan menaikkan harga Pertamax dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan struktur harga energi yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Kebijakan ini juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kesehatan fiskal negara tanpa sepenuhnya mengandalkan skema kompensasi dalam jangka panjang.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam mengelola dampak turunannya, terutama terkait perlindungan masyarakat, stabilitas pasokan BBM bersubsidi, serta pengawasan terhadap potensi perubahan perilaku konsumen pascakenaikan harga Pertamax.
