Surabaya, Jatimmandiri.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat upaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan. Salah satunya melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang melibatkan warga secara langsung dalam proses verifikasi calon penerima bantuan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung mengikuti proses verifikasi data penerima bansos dalam Muskel yang digelar di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Eri menegaskan bahwa pengelompokan berdasarkan desil tidak lagi menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan. Pemkot Surabaya kini mendorong verifikasi faktual dengan melibatkan warga dan pemuda di tingkat lingkungan.
Proses verifikasi dilakukan secara terbuka di hadapan warga RT 9 RW 5 Wonorejo. Daftar calon penerima bansos diperiksa satu per satu untuk memastikan kondisi dan kelayakan masing-masing penerima sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Pemkot Surabaya juga melibatkan Karang Taruna Arek Surabaya Asli (Arsas) untuk membantu mengawal proses verifikasi sekaligus mendorong keterbukaan data di tingkat masyarakat.
“Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri dan tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,” ujar Eri seusai mengikuti Muskel.
Dari proses verifikasi tersebut, ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Di antaranya terdapat warga yang sudah pindah rumah, bahkan ada yang diketahui tidak lagi berdomisili di Kota Surabaya, tetapi masih tercatat sebagai calon penerima bantuan.
Menurut Eri, nama-nama yang tidak memenuhi persyaratan akan dicoret sehingga anggaran bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dari temuan tersebut, kami langsung mencoret nama yang tidak memenuhi syarat agar alokasi anggaran dapat dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Ada Skala Prioritas Penerima Bansos
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya menerapkan skala prioritas dalam menentukan penerima bansos. Prioritas utama diberikan kepada warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kriteria tersebut antara lain warga yang berdomisili tetap di Surabaya, tidak memiliki aset rumah sendiri atau masih tinggal di rumah sewa/kontrak, tidak memiliki kendaraan bermotor, serta mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Sementara itu, warga yang memiliki aset tertentu, seperti kendaraan atau barang elektronik berlebih, akan ditempatkan pada peringkat penerima bantuan yang lebih rendah dan bukan menjadi prioritas utama.
Untuk warga lanjut usia (lansia) yang tinggal seorang diri tetapi masih memiliki anak dengan kondisi ekonomi berkecukupan, Pemkot Surabaya mendorong agar tanggung jawab keluarga dikedepankan sebelum pemerintah memberikan intervensi bantuan.
“Untuk lansia yang tinggal sendiri namun memiliki anak berkecukupan, kami mendorong peran tanggung jawab keluarga terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi bantuan pemerintah,” jelas Eri.
Eri juga menegaskan bahwa warga yang tidak berdomisili di Surabaya atau tidak aktif dalam kehidupan bermasyarakat tidak menjadi prioritas penerima bantuan.
“Kami ingin mereka yang benar-benar membutuhkan, itu yang menerima bantuan,” tegasnya.
Muskel Transparan Didorong Diterapkan di Seluruh Surabaya
Eri berharap pola verifikasi bansos melalui Muskel yang terbuka dan melibatkan masyarakat dapat diterapkan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
Menurutnya, keterlibatan warga penting untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, proses penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada data administratif, tetapi juga mempertimbangkan hasil verifikasi masyarakat.
“Tujuan Muskel ini adalah supaya tepat sasaran, ada transparansi dan keterbukaan antara seluruh warga terkait bansos. Jadi, bukan hanya RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau Dinsos, tetapi semua warga ikut mengoreksi. Inilah Surabaya sebagai Kampung Pancasila,” pungkas Eri.
