BANTUL, JATIM MANDIRI – Program padat karya infrastruktur yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kabupaten Bantul diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
Pada 2026, program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul tersebut melibatkan sebanyak 3.224 pekerja dari masyarakat setempat.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Agung Kurniawan mengatakan, padat karya BKK tahun ini dilaksanakan di 124 lokasi yang tersebar di 17 kapanewon.
Setiap lokasi melibatkan sekitar 26 pekerja. Dengan pola tersebut, program tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur desa, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Padat karya ini adalah kegiatan untuk perluasan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja bagi para penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin,” kata Agung di Bantul, Senin (31/8/2026).
Selain memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat sekitar, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi warga.
Sejumlah pekerjaan yang akan dikerjakan meliputi pembangunan cor blok jalan lingkungan, talud, drainase, kombinasi cor blok dan talud, hingga talud dua sisi. Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah yang sebelumnya telah dibahas melalui musyawarah masyarakat.
“Jadi, harapannya bisa meningkatkan perekonomian kewilayahan, namun tujuan utama adalah meningkatkan serapan tenaga kerja, kalau dampak dari infrastruktur bisa menumbuhkan potensi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Agung mengatakan saat ini program tersebut masih memasuki tahap akhir sosialisasi kepada kelompok pelaksana. Pemerintah juga masih menyelesaikan proses pengadaan dan pemilihan penyedia material bangunan.
Setelah penyedia ditetapkan dan kontrak dilakukan, material akan mulai didistribusikan ke lokasi pekerjaan. Pengiriman bahan bangunan diperkirakan berlangsung pada awal September.
“Saat ini masih tahapan pengadaan pemilihan penyedia, kalau sudah dapat penyedia, kemudian berkontrak, terus droping material, droping kemungkinan awal September,” katanya.
Pekerjaan fisik dijadwalkan berlangsung serentak di 124 lokasi. Pelaksanaan direncanakan mulai 28 September hingga 17 Oktober 2026 atau selama 18 hari kerja efektif.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di tengah kebutuhan peningkatan ekonomi di tingkat desa.
Para pekerja yang terlibat akan mendapatkan upah harian antara Rp90 ribu hingga Rp110 ribu per orang. Tidak hanya pekerja dan tukang, ketua kelompok pelaksana juga mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan adanya program tersebut, Pemkab Bantul berharap manfaat BKK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur yang dibangun diharapkan memberi manfaat jangka panjang, sementara pekerjaan yang tersedia mampu membantu meningkatkan pendapatan warga selama pelaksanaan program.
