Jakarta, Jatimmandiri.id – Presiden RI Prabowo Subianto berhasil mengamankan kesepakatan investasi baru senilai US$3,5 miliar atau setara Rp61,25 triliun dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 26–30 Mei 2026.
Capaian ini sekaligus membuka peluang diversifikasi mitra investasi Indonesia ke kawasan Eropa.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Les Invalides, Paris, pada 28 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor prioritas.
Kunjungan ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Prabowo ke Prancis sepanjang 2026.
Sebelumnya, ia melakukan lawatan pada Januari dan April dalam rangka memperkuat diplomasi bilateral, termasuk menghadiri jamuan kenegaraan di Istana Elysee serta membahas kerja sama energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi jangka panjang.
Dari kunjungan terbaru, Indonesia dan Prancis menyepakati empat kerja sama komersial baru yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, serta industri pertahanan. Kesepakatan tersebut bertepatan dengan peluncuran forum bisnis France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC).
Forum ini mempertemukan sekitar 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara dengan total kapitalisasi pasar mencapai US$1,3 triliun. Prabowo menilai forum tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan perusahaan Prancis di Indonesia.
“Prancis sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa akan terus memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara, dan kami menyambut baik partisipasi perusahaan-perusahaan Prancis dalam perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut capaian ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan ekonomi kedua negara. Ia juga menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035.
Menurut Rosan, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha Prancis menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai mitra strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang kompetitif.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani menilai kerja sama ini tidak hanya memperkuat rantai pasok yang telah ada, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke sektor baru, seperti energi bersih, infrastruktur, logistik, hingga hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet melihat langkah pemerintah sebagai strategi konsisten untuk memperluas mitra investasi global.
Menurutnya, Indonesia tidak lagi bergantung pada negara tertentu, melainkan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pusat kekuatan ekonomi dunia.
Sepanjang 2026, pemerintah juga mencatat sejumlah komitmen investasi dari berbagai negara. Dari Inggris, Indonesia memperoleh komitmen sekitar £4 miliar, sementara dari Amerika Serikat mencapai US$38,4 miliar.
Investasi besar juga datang dari Jepang senilai US$23,63 miliar dan Korea Selatan sebesar US$10,2 miliar.
Meski demikian, upaya diversifikasi investasi ke Eropa masih menghadapi tantangan, mulai dari perbedaan standar lingkungan hingga proses investasi yang cenderung lebih panjang. Selain itu, kepastian hukum dan konsistensi regulasi dalam negeri menjadi faktor penting yang sangat diperhatikan investor.
“Promosi investasi harus diimbangi dengan perbaikan iklim usaha di dalam negeri. Kepastian regulasi menjadi kunci agar investor tidak ragu untuk merealisasikan investasinya,” jelas Yusuf.
Dengan langkah diplomasi ekonomi yang intensif, pemerintah berharap dapat memperluas jaringan mitra strategis sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
