Intisari Berita:
- Rapat Paripurna DPRD Surabaya menetapkan Pertanggungjawaban APBD 2025 dan mengurai arah belanja fiskal masa depan.
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memproyeksikan APBD 2027 sentuh Rp15 triliun seiring kembalinya dana TKD dan DBH.
- Penanganan 200 titik genangan air dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun dan proyek jalan dipacu lewat skema pembiayaan bertahap.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna penting yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (14/8/2026)
Pertemuan legislatif ini menjadi momentum penegasan arah kebijakan anggaran belanja serta penyelarasan proyek-proyek infrastruktur prioritas di Kota Pahlawan.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, S.Sos., tersebut membedah dan mengesahkan sejumlah agenda strategis.
Di antaranya adalah Pembacaan Laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dilanjutkan dengan Pembacaan Raperda, Penetapan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Surabaya dan DPRD, hingga Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Surabaya.
Prospek Fiskal 2027: Target APBD Rp15 Triliun Pasca-Penyesuaian TKD
Ditemui seusai rapat paripurna, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan proyeksi kapasitas fiskal daerah ke depan.
Menurutnya, pemulihan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat akan kembali memperkuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Eri menjelaskan bahwa informasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengindikasikan pengembalian TKD yang sebelumnya sempat mengalami pemotongan signifikan.
“Bapak Mendagri (menyampaikan) TKD akan dikembalikan. Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD termasuk dengan dana bagi hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar 15-an (triliun rupiah),” urai Eri Cahyadi.
Ia menambahkan, pemulihan tersebut sangat krusial mengingat efisiensi dan pemotongan yang sempat dialami Surabaya pada periode sebelumnya mencapai nominal yang cukup besar.
“Iya, karena kan TKD-nya kalau turun lagi kan seperti itu. Kita kan sampai potongnya kan sampai 1,2 triliun rupiah lebih,” ungkapnya.
Tiga Pilar Proyek Utama: Alokasi Rp1 Triliun Lebih Reduksi Titik Genangan
Terkait fokus belanja pembangunan di tahun 2027, Eri menegaskan bahwa pemerintah kota bersama DPRD telah menyepakati skala prioritas utama yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan mendasar masyarakat Surabaya.
Tiga agenda pembangunan utama tersebut meliputi:
- Pengaspalan Jalan: Pemeliharaan dan peningkatan kualitas badan jalan kota.
- Penerangan Jalan Umum (PJU): Pemerataan infrastruktur pencahayaan lingkungan dan jalur protokol.
- Penuntasan Titik Genangan Air: Pembangunan saluran serta sistem drainase secara terintegrasi.
Secara khusus, penanganan genangan banjir menyerap alokasi anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk menyasar target penurunan titik-titik krusial di berbagai kawasan kota.
“Prioritas kita itu ada di genangan… Insyaallah dengan DPRD saya matur nuwun, tidak semuanya disentuh. Kabeh-kabeh disentuh APBD 20 persen 20 persen gak dadi. Maka yang satu genangan, yang kedua adalah pengaspalan jalan,” tegas Eri.
Peta Sebaran Titik Genangan Air
Berdasarkan data evaluasi teknis, jumlah titik genangan di Surabaya menunjukkan tren penurunan bertahap dari semula sekitar 700 titik menjadi 400-an titik. Untuk rencana penanganan intensif berikutnya, pemkot memetakan sekitar 200 tempat genangan (yang mencakup lebih dari 450 sebaran titik).
Beberapa wilayah prioritas penanganan genangan tersebut antara lain:
- Kawasan Simo Kalangan
- Kawasan Tanjungsari
- Kawasan Margorejo
- Kawasan Jemursari (gabungan dari arah AWS hingga lintasan SMAN 14)
Selain pembenahan drainase dan jalan protokol, Pemkot Surabaya juga terus menyambungkan proyek Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB) dan Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT), di mana anggaran untuk JLLT dialokasikan sekitar Rp500-an miliar untuk menggabungkan jalur yang telah terbangun.
Skema Pembiayaan Pembangunan: Percepatan Fisik Tanpa Beban Utang Liar
Menjawab pertanyaan terkait beban anggaran jangka panjang, Eri Cahyadi meluruskan konsepsi perbedaan antara utang konvensional dengan skema pembiayaan pembangunan yang telah tercantum resmi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Melalui skema pembiayaan terencana, pekerjaan fisik skala besar ditarik dan diselesaikan lebih cepat pada tahun 2026, sementara pola pembayarannya dijalankan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya sesuai perhitungan pendapatan.
“Jangan bicara hutang lagi. Jadi itu kita bukan hutang, itu biaya pembiayaan. Karena hutang itu kalau tidak ada di RPJMD itu namanya hutang. Kalau ada di RPJMD terus dibagi, setelah itu kalau dikerjakan per tahun itu berapa sama dikerjakan di awal tahun itu berapa, maka cek lebih murah mana,” jelas Eri.
Dengan mekanisme ini, seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban pos pembiayaan sebelum sisanya dialokasikan ke pos program kerja lainnya.
“Jadi pekerjaan yang di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 yang harusnya ada pekerjaan X, maka X itu sudah tidak ada lagi karena dikerjakan di tahun 2026… Tinggal hanya pembayarannya, cik gak bingung. Fisiknya sudah rampung karena fisik selesai di 2026,” imbuhnya.
Respons Isu Publik: Kasus Lowongan Palsu dan Keluhan Seragam Sekolah
Di luar agenda rapat paripurna dan pembiayaan kota, Wali Kota Eri Cahyadi turut memberikan tanggapan tegas terhadap dua isu publik yang tengah mencuat:
1. Kasus Penipuan Lowongan Kerja Palsu
Pemerintah Kota Surabaya telah resmi melaporkan kasus rekrutmen kerja ilegal kepada aparat kepolisian. Laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya.
“Sekarang alhamdulillah sekarang sudah kita laporkan ke polisi… bahkan tanda tangannya Kadishub juga dipalsu. Sekarang sudah dilaporkan ke polisi semoga ini segera terkuak. Harapan saya ketika dilaporkan ke pihak berwajib, maka secara otomatis akan membuka siapa yang di atasnya kalau ada di atasnya,” tegas Eri.
2. Keluhan Pembelian Seragam di SMAN 20
Menanggapi aduan masyarakat terkait kewajiban pembelian seragam sekolah baru saat kenaikan kelas bagi siswa kurang mampu di SMAN 20 Surabaya.
Eri menegaskan bahwa urusan pengelolaan jenjang SMA/SMK berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, Pemkot Surabaya tetap akan menjalin koordinasi lintas instansi.
“Kalau SMA nanti kami koordinasikan dengan provinsi,” pungkasnya.
