Jakarta, Jatimmandiri.id – Penurunan harga Pertamax dinilai belum cukup menahan perpindahan konsumen ke Pertalite. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai selisih harga kedua jenis bahan bakar yang masih cukup lebar berpotensi mendorong konsumen, terutama dari kelompok menengah ke bawah, beralih ke BBM bersubsidi.
“Dengan harga masih Rp15.950, disparitas harga terhadap Pertalite itu kan cukup lebar. Disparitas yang terlalu menganga ini akan mendorong konsumen Pertamax, khususnya kelas menengah ke bawah, melakukan migrasi atau pindah ke Pertalite,” ujar Fahmy kepada ANTARA dari Jakarta, Selasa (4/08).
Menurut Fahmy, meski harga Pertamax telah turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter, selisih harga dengan Pertalite masih tergolong tinggi. Karena itu, penyesuaian tersebut diperkirakan belum mampu menahan perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi.
Ia mengingatkan, jika tren migrasi tersebut terus terjadi, pemerintah berpotensi menghadapi peningkatan beban subsidi Pertalite. “Kalau benar terjadi perpindahan, ini akan memperberat beban subsidi untuk Pertalite. Kuotanya barangkali juga tidak memenuhi, harus ditambah,” kata Fahmy.
PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax turun dari Rp16.250 pada Juli, menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan penurunan harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat.
Selain Pertamax, harga BBM nonsubsidi jenis bensin lainnya juga mengalami penurunan harga dengan Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter, kemudian Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex tetap di harga Rp21.150 per liter dan Dexlite tetap di harga Rp19.700 per liter.
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, seperti DKI Jakarta.
