Sidoarjo, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan terpadu One Desk Stop Service di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, untuk memangkas waktu dan biaya pengurusan administrasi dunia usaha. Layanan jemput bola tersebut menyasar ratusan perusahaan dan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang beroperasi di kawasan industri Waru.
Melalui posko tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan dan konsultasi terkait legalitas usaha, izin operasional industri, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), hingga administrasi pajak daerah. Pemusatan layanan di kawasan industri diharapkan mengurangi biaya operasional perusahaan akibat mobilitas pengurusan dokumen ke pusat pemerintahan.
Kepala Desa Tambaksawah Imam Fauzi mengatakan wilayahnya menjadi salah satu basis kegiatan manufaktur di Sidoarjo dengan banyak perusahaan dan usaha rintisan.
“Kami selaku jajaran pemerintah desa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan Pemkab Sidoarjo. Desa Tambaksawah ini dihuni oleh ratusan perusahaan dan pelaku usaha rintisan. Dengan adanya layanan terpadu One Desk Stop Service di desa kami, pihak manajemen perusahaan tidak perlu lagi membuang waktu terjebak macet untuk bolak-balik ke pusat kota Sidoarjo hanya demi mengurus izin operasional. Semua bisa dikonsultasikan dan diselesaikan di sini, yang tentu saja akan mendongkrak efisiensi bisnis lokal,” ujar Imam, Rabu (30/9).
Sekretaris Camat Waru Heri Purnomo mengatakan integrasi pelayanan di kawasan industri menjadi bagian dari upaya mempercepat proses administrasi sekaligus mendukung iklim investasi.
“Layanan jemput bola di Tambak Sawah ini adalah perwujudan dari komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Kecamatan Waru merupakan pintu gerbang ekonomi Sidoarjo, sehingga kecepatan perizinan adalah kunci utama,” tutur Heri.
Menurut dia, pendampingan akan diberikan agar persoalan administrasi perpajakan maupun legalitas usaha dapat ditangani melalui layanan terpadu.
Pengamat pelayanan publik Sidoarjo, H. Nawari, menilai keberadaan layanan langsung di kawasan industri dapat meningkatkan efisiensi dunia usaha. Namun, dia mengingatkan pentingnya konsistensi sistem digital dan kesiapan petugas.
“Pemkab harus menjamin kestabilan jaringan sistem perizinan online dan kompetensi petugas di lapangan agar tidak ada berkas yang tertahan. Jika ini konsisten, Sidoarjo bisa menjadi percontohan nasional tata kelola industri ramah investasi,” kata Nawari.
Layanan terpadu tersebut diharapkan tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga menciptakan kepastian administrasi bagi perusahaan dan IKM sehingga aktivitas usaha dapat berjalan lebih efisien
