Jakarta, Jatimmandiri.id – Aduan sejumlah penjual atau seller terkait saldo yang ditahan hingga menjadi Rp0 mendapat perhatian Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. DPR berencana meminta penjelasan TikTok terkait persoalan tersebut, termasuk dampaknya terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM yang mengandalkan platform digital.
Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya akan lebih dulu mempelajari mekanisme pemanggilan TikTok. Pasalnya, TikTok bukan mitra kerja langsung BAM DPR sehingga proses pemanggilan harus dilakukan melalui pimpinan DPR.
“Untuk mengundang, kita harus melalui pimpinan DPR. Jadi tidak bisa mengundang langsung. Tapi tidak apa-apa, kita perlu coba memanggil TikTok juga,” kata Adian dalam rapat BAM DPR RI di Kompleks DPR, Rabu (30/9/2026).
Jika pemanggilan dapat dilakukan, TikTok akan diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme penahanan saldo seller serta persoalan yang dilaporkan para penjual. Namun, jika mekanisme pemanggilan tidak memungkinkan, BAM DPR membuka opsi mendatangi langsung kantor TikTok.
Persoalan ini menjadi penting bagi UMKM karena platform digital kini menjadi salah satu saluran penjualan yang memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen tanpa harus memiliki jaringan toko fisik yang besar. Bagi seller fashion, misalnya, transaksi melalui platform digital menjadi bagian dari strategi pemasaran sekaligus distribusi produk.
Gangguan pada pencairan saldo atau ketidakjelasan mekanisme pembayaran dapat berpengaruh langsung terhadap arus kas usaha. Bagi UMKM dengan modal terbatas, dana hasil penjualan yang tertahan dapat mengganggu pembelian bahan baku, pembayaran produksi, hingga pemenuhan pesanan berikutnya.
Karena itu, kepastian mekanisme pembayaran menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara platform digital dan pelaku usaha. Transparansi mengenai alasan saldo ditahan, proses verifikasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dibutuhkan agar seller memiliki kepastian dalam menjalankan bisnis.
Langkah BAM DPR meminta penjelasan TikTok juga menjadi perhatian bagi ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang. Keamanan transaksi bukan hanya menyangkut hubungan antara platform dan konsumen, tetapi juga perlindungan terhadap pelaku usaha yang menggantungkan omzet pada kanal digital.
Dengan semakin banyak UMKM masuk ke perdagangan digital, kepastian pembayaran dan perlindungan saldo menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus kepercayaan terhadap ekonomi digital.
