Intisari Berita:
- Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati meminta penyaluran dana CSR Bank Jatim dikelola lebih transparan dan berkeadilan.
- BUMD perbankan ini didesak memprioritaskan bantuan siswa miskin serta penguatan pemberdayaan ekonomi UMKM secara berkelanjutan.
- Tanggapi kritik DPRD Surabaya Baktiono, Lilik ingatkan transparansi bukan sekadar angka laporan tahunan, melainkan kejelasan penerima manfaat.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, mendesak BUMD perbankan tersebut untuk membuka mekanisme penyaluran CSR secara lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kelompok rentan, khususnya siswa dari keluarga kurang mampu.
Langkah ini menanggapi kritik keras yang sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, terkait mandeknya permohonan bantuan pendidikan bagi pelajar miskin di Surabaya. Lilik mengingatkan bahwa sebagai entitas usaha milik daerah, dana CSR Bank Jatim harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak boleh tersandera oleh kerumitan birokrasi semata.
Lilik mengungkapkan bahwa dalam setiap pelaporan korporasi, pos anggaran CSR selalu tercantum secara administratif. Kendati demikian, seluruh anggota komisi terus memberikan masukan agar serapan dana sosial tersebut tepat sasaran dan mudah diakses oleh warga bawah.
“Kalau menghafal jumlah memang tidak. Tetapi kami anggota hampir semua selalu memberikan masukan agar CSR benar-benar terakses kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Lilik di Surabaya, Jumat (30/10/2026).
Pahami Prosedur BUMD, Jangan Jadikan Alasan Bersembunyi dari Tanggung Jawab
Lilik mengaku memahami keprihatinan mendalam rekan sejawatnya di DPRD Kota Surabaya mengenai sulitnya siswa prasejahtera mengakses bantuan pembiayaan sekolah. Menurutnya, pemenuhan hak atas pendidikan adalah kepentingan bersama yang wajib dijaga oleh seluruh elemen pemerintah dan BUMD.
Kendati demikian, Lilik mengajak publik untuk memandang persoalan ini secara berimbang. Sebagai BUMD perbankan, Bank Jatim tentu memiliki skala prioritas, ketentuan operasional perbankan, serta mekanisme verifikasi dalam menyalurkan dana bantuan sosial.
“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Bank Jatim tidak peduli hanya berdasarkan satu permohonan yang belum terpenuhi. Perlu diketahui terlebih dahulu alasan, prosedur, dan kondisi pengajuan tersebut,” tegas politisi perempuan PKS tersebut.
Namun, Lilik menegaskan bahwa kepatuhan prosedural bukan dalih bagi manajemen Bank Jatim untuk berlindung di balik meja birokrasi administratif. Sebaliknya, hal ini harus dijadikan momentum evaluasi agar pengelolaan CSR dijalankan lebih berkeadilan dan memiliki keberpihakan konkret.
Bukan Sekadar Seremoni Laporan, Dorong Penguatan Berkelanjutan untuk UMKM
Bagi legislator Komisi C ini, substansi pelaksanaan CSR jauh melampaui rutinitas pelaporan neraca keuangan akhir tahun perusahaan. Tolok ukur utama keberhasilan program sosial korporasi bertumpu pada seberapa besar manfaat riil yang berhasil mengubah taraf hidup masyarakat penerima.
Selain fokus pada penuntasan beban biaya pendidikan anak sekolah, Lilik menggarisbawahi pentingnya alokasi CSR untuk mendorong sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Program sosial harus dirancang mandiri, bukan semata bantuan karitatif yang habis sekali pakai.
“Termasuk juga upaya terus untuk menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendorong penguatan UMKM,” ujarnya memaparkan urgensi program inkubasi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkesinambungan.
Publik Berhak Tahu Siapa Penerima dan Skema Penentuan Prioritas CSR
Lilik berharap jajaran direksi Bank Jatim dapat segera memberikan klarifikasi terbuka terkait mekanisme teknis, petunjuk operasional, serta dasar pertimbangan alokasi dana sosial perusahaan ke ruang publik. Selain itu, Bank Jatim diminta proaktif mencarikan alternatif solusi konkret bagi permohonan bantuan biaya pendidikan pelajar yang belum terakomodasi.
Kritik dan masukan ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi dana CSR tidak cukup hanya dibuktikan lewat deretan angka statistik dalam buku laporan tahunan. Masyarakat berhak mengetahui secara transparan siapa entitas penerimanya, bentuk manfaat yang diberikan, alur penentuan prioritas, hingga rekam jejak dampak program di lapangan.
Ketika masih ditemukan siswa dari keluarga prasejahtera yang terancam putus sekolah akibat ketiadaan biaya, wajar jika publik menuntut kejelasan efektivitas dan keberpihakan dana CSR Bank Jatim. Sebab, nilai sejati tanggung jawab sosial bukan terletak pada tebalnya laporan pembukuan, melainkan hadirnya manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat.
