Jakarta, Jatimmandiri.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan seluruh anggaran yang dikelola Kementerian Pertanian (Kementan) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang membahas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027.
“Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian sepanjang 2025 mencapai Rp501 miliar, meningkat 43,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja kementerian mencapai Rp25,09 triliun yang dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan sektor pertanian.
Peningkatan pendapatan tersebut didorong oleh naiknya penjualan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerimaan kembali belanja dari tahun anggaran sebelumnya.
Selain itu, kondisi keuangan Kementerian Pertanian juga menunjukkan tren positif. Hingga 31 Desember 2025, total aset kementerian tercatat mencapai Rp86,16 triliun, sedangkan nilai ekuitas sebesar Rp83,39 triliun, atau meningkat sekitar 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sudaryono menilai capaian tersebut menjadi bukti semakin baiknya tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Keberhasilan meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kementerian,” katanya.
Ia menegaskan, predikat WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan sektor pertanian.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dalam memastikan setiap anggaran negara dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Predikat WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti tata kelola keuangan Kementerian Pertanian semakin baik,” tegasnya.
Keberhasilan Kementerian Pertanian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 juga dinilai mencerminkan semakin kuatnya akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai program pembangunan pertanian dan mempercepat target swasembada pangan nasional.
Apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian juga datang dari Komisi IV DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI Ketut Suhendra menilai konsistensi Kementerian Pertanian dalam mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran kementerian dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan serta pengawasan internal.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman menyebut keberhasilan Kementan tidak hanya terlihat dari raihan opini WTP, tetapi juga dari peningkatan penerimaan negara yang signifikan.
“Pendapatan Kementerian Pertanian meningkat sebesar 43,79 persen atau senilai Rp501 miliar. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, terlebih Kementan kembali memperoleh predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
