Lumajang, Jatim Mandiri
Gunung Semeru tercatat mengalami 25 kali erupsi dalam 24 jam terakhir dan tetap berstatus Level III atau Siaga. Warga diminta menjauhi sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 kilometer dari puncak di Kabupaten Lumajang, Selasa (8/9).
Laporan tertulis Pos Pengamatan Gunung Semeru juga mencatat lima kali guguran, tujuh kali embusan, dan tiga kali gempa tektonik jauh selama periode pengamatan tersebut.
Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan, aktivitas letusan dan hembusan masih terekam dalam pemantauan gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu. “Gunung Semeru mengalami 25 kali letusan dan tujuh kali embusan dalam 24 jam,” kata Sigit dalam laporan tertulis.
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 kilometer dari puncak. Kawasan tersebut menjadi wilayah yang harus dikosongkan dari kegiatan warga selama status Siaga masih berlaku.
Selain sektor Besuk Kobokan, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Pembatasan tersebut diberlakukan karena aktivitas vulkanik masih berlangsung.
Warga di sekitar kawasan Semeru diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru.
Sigit kembali mengingatkan masyarakat agar mematuhi batas aman yang telah ditetapkan dan tidak memasuki kawasan rawan. “Imbauannya, masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer,” ujarnya.
Status Level III atau Siaga menunjukkan pembatasan aktivitas masyarakat masih diberlakukan di sejumlah kawasan sekitar Gunung Semeru. Pemantauan aktivitas vulkanik terus dilakukan melalui Pos Pengamatan Gunung Semeru.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong satu kepemimpinan penanganan bencana, Selasa (8/9). Puan mengatakan, posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik menuntut kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang terintegrasi.
Penanganan di bawah satu kepemimpinan dinilai diperlukan untuk menyatukan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. “Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif,” kata Puan seusai rapat paripurna sebagaimana dikutip Antara.
Menurut dia, pemerintah perlu menetapkan standar perlindungan nasional yang dapat diterapkan di seluruh wilayah rawan bencana. Standar itu mencakup ketepatan peringatan dini, kecepatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta layanan kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah juga perlu menyiapkan penyangga kehidupan bagi keluarga yang kehilangan penghasilan akibat bencana. Selain itu, pendidikan kebencanaan dan kemampuan masyarakat memverifikasi informasi harus diperkuat agar kepanikan serta penyebaran kabar keliru dapat ditekan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” ujar Puan.
Dorongan tersebut disampaikan ketika aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia meningkat. Selain Semeru, aktivitas vulkanik juga tercatat terjadi di Gunung Anak Krakatau, Ili Lewotolok, Lewotobi Laki-laki, Ibu, dan Sinabung. Erupsi Anak Krakatau sebelumnya menyebarkan abu vulkanik ke wilayah Jawa dan Sumatra serta mengganggu penerbangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat delapan bandara sempat ditutup sementara, sebelum beberapa di antaranya kembali dibuka setelah dinyatakan aman. (*/ibn)
