Surabaya, Jatimmandiri.id – Insiden tragis yang merenggut nyawa seorang lansia akibat terperosok ke dalam galian proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah memicu kemarahan publik dan respons keras dari legislatif.
DPRD Surabaya menuntut pertanggungjawaban serius dari pihak kontraktor serta mendesak adanya investigasi menyeluruh atas dugaan kelalaian standar keselamatan kerja.
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan kelalaian fatal yang tidak dapat ditoleransi.
Menurutnya, standar keamanan di area proyek infrastruktur seharusnya menjadi prioritas utama untuk melindungi warga.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Namun di saat yang sama, kejadian ini harus menjadi perhatian serius karena nyawa warga tidak boleh menjadi korban dari lemahnya sistem pengamanan proyek,” kata Alif, Senin, 15 Juni 2026.
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti minimnya pengamanan di lokasi proyek yang berada di kawasan dengan mobilitas tinggi.
Ia mempertanyakan transparansi prosedur keselamatan di lapangan yang semestinya wajib dilengkapi dengan pagar pembatas rapat dan lampu penerangan yang memadai.
“Kalau benar ada proyek yang menyebabkan warga bisa sampai terjatuh ke dalam gorong-gorong, maka pertanyaannya sederhana, di mana pengamanannya, di mana pengawasannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai alasan teknis dijadikan pembenaran ketika nyawa warga sudah melayang,” tegasnya.
Alif mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dalam mengusut tuntas insiden ini.
Ia meminta agar seluruh dokumen kontrak, implementasi standar pengamanan di lapangan, hingga rekam jejak kontraktor segera diperiksa secara menyeluruh.
“Peristiwa ini tidak boleh ditutup hanya dengan narasi kecelakaan. Harus ada audit lapangan dan pemeriksaan untuk memastikan apakah prosedur keselamatan benar-benar dijalankan atau justru diabaikan,” ujarnya.
Tidak berhenti pada audit, Alif juga mendorong pihak kepolisian untuk mendalami adanya unsur pidana.
Jika ditemukan bukti bahwa kontraktor sengaja mengabaikan standar keselamatan demi menekan biaya produksi, ia menuntut tindakan hukum tegas.
“Apabila dari hasil audit terbukti ada standar pengamanan yang sengaja dikurangi demi menekan biaya, pihak kontraktor harus diseret ke ranah pidana. Pemerintah kota juga wajib memberikan sanksi daftar hitam atau blacklist kepada perusahaan tersebut dari seluruh tender proyek di Surabaya selamanya,” seru Alif dengan nada geram.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya menuntut evaluasi total terhadap seluruh proyek galian saluran air yang saat ini tengah berjalan di berbagai titik kota.
Baginya, pembangunan infrastruktur seharusnya ditujukan untuk memberikan kenyamanan, bukan justru mengancam keselamatan warga.
“Ini harus menjadi pelajaran keras bagi seluruh pelaksana proyek. Jangan menunggu ada korban berikutnya baru bergerak. Keselamatan publik adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan. Jika ada kelalaian, harus ada sanksi tegas agar menjadi efek jera dan tidak terulang di kemudian hari,” tuntas Alif.
