Intisari Berita:
Pemerhati Sosial sekaligus Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Surabaya, Iskandar P, menilai penetapan kriteria desil kemiskinan Pemkot Surabaya kurang adaptif dan melenceng dari realitas lapangan.
Sorotan tajam tertuju pada integrasi data finansial otomatis, di mana riwayat pinjaman (seperti Mekaar, Paylater, atau Pinjol) serta kondisi fisik rumah warisan keliru dijadikan tolok ukur bahwa warga telah “sejahtera” dan naik desil.
Dampak dari indikator kaku ini membuat banyak warga berpenghasilan di bawah UMK mendadak dicoret dari hak bantuan sosial (PKH, PIP, hingga beasiswa pendidikan anak).
Surabaya, Jatimmandiri.id — Penetapan indikator desil kemiskinan di Kota Surabaya yang kaku dan bertumpu pada pencocokan data administratif terus memicu polemik sosial. Kebijakan ini dinilai kian menjauh dari kondisi riil masyarakat kelas bawah.
Pemerhati Sosial yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Surabaya, Iskandar P, mengungkapkan bahwa pergeseran data desil dari kelompok miskin (desil rendah) ke desil tinggi terjadi secara tidak rasional di lapangan.
Dampaknya, banyak warga berpenghasilan rendah yang mendadak kehilangan akses bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Beasiswa Pemkot Surabaya.
“Fenomena desil di Surabaya ini menjadi sebuah polemik sosial, terutama di kalangan warga kurang mampu, sebab terjadi pergeseran data yang cukup signifikan. Warga kurang mampu tiba-tiba naik kelas ke desil tinggi,” tegas Isa sapaan akrabnya, Rabu (5/8/2026).
Terjebak Utang Finansial Demi Bertahan Hidup, Malah Dianggap “Mampu”
Isa membeberkan temuan riil di lingkungan tempat tinggalnya. Di mana seorang warga yang semula berada di Desil 1 mendadak meroket ke desil atas usai di datangi petugas sensus. Imbasnya, bantuan PKH yang menopang hidup keluarganya langsung terputus.
Usut punya usut, pencoretan hak bansos tersebut di picu oleh catatan riwayat pinjaman Mekaar, penggunaan fitur Paylater. Serta kondisi rumah warisan yang sudah berlantai keramik.
Padahal, pendapatan harian keluarga tersebut berada jauh di bawah UMK Surabaya. Sementara rumah berlantai keramik yang ditempati merupakan aset peninggalan orang tua, bukan hasil kejayaan finansial pribadi.
“Sistem pendataan desil saat ini secara otomatis mengategorikan keluarga yang memiliki pinjaman perbankan, kartu kredit, hingga pinjol sebagai kelompok mampu. Perlu di catat! Warga miskin berutang bukan untuk foya-foya, tapi demi bertahan hidup di tengah keterdesakan,” imbau Isa.
Urgen Evaluasi Ulang: Jangan Hanya Mengejar Target Di Atas Kertas
Isa menilai validasi data yang kaku dan mengandalkan sistem otomasi digital. Telah menimbulkan gelombang kecemasan massal di tengah masyarakat pramiskin Kota Pahlawan.
Oleh sebab itu, ia mendesak Pemerintah Kota Surabaya bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Yakni terhadap metodologi penetapan status desil ekonomi agar lebih humanis dan fleksibel.
Catatan kritis terkait indikator kriteria desil kemiskinan:
-
Klasifikasi Utang Darurat: Memisahkan riwayat pinjaman konsumtif/gaya hidup dengan pinjaman mikro darurat untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
-
Aset Warisan vs Pendapatan Riil: Tidak menggeneralisasi fisik bangunan (seperti lantai keramik) sebagai indikator mampu jika rumah tersebut warisan dan penghuni tak berpenghasilan cukup.
-
Verifikasi Faktual Substantif: Mengedepankan peninjauan lapangan yang berorientasi pada kondisi nyata warga ketimbang kepatuhan statistik kaku di atas kertas.
“Saya berharap permasalahan desil ini di evaluasi ulang, jangan hanya mengejar target di atas kertas. Sebab, banyak warga yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan bantuan justru menjadi tersingkir,” pungkasnya.
