Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Hambatan regulasi di tingkat pusat dan daerah kini tengah mengancam keberlangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Delta.
Para perajin yang tergabung dalam kluster IKM mainan anak edukatif dan Alat Peraga Edukatif (APE) di Kabupaten Sidoarjo mengeluhkan beratnya beban administratif untuk menembus sistem pengadaan digital pemerintah. Yakni, e-Katalog.
Penghambat utama yang dikeluhkan adalah kewajiban pemenuhan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.
Aturan ini menjadi syarat mutlak agar produk lokal dapat tayang dan dibeli oleh instansi Dinas Pendidikan maupun lembaga PAUD.
Namun, prosedur yang rumit serta mahalnya biaya uji laboratorium mandiri, seperti uji keamanan cat, material, hingga ketahanan bahan, yang mencapai jutaan rupiah per varian produk membuat para perajin skala rumahan ini kewalahan.
Akibat terganjal regulasi tersebut, produk mainan berbahan kayu asli Sidoarjo justru tersisih oleh gempuran produk impor yang membanjiri pasar pengadaan pemerintah.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan perajin yang merasa tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dari pemangku kebijakan daerah.
Pelaku UMKM sekaligus perajin mainan edukatif Sidoarjo, Michbachul Anam (48), membongkar beban berat yang dipikul para pembuat APE di kawasan Sidoarjo.
“Kami ini perajin kecil, modalnya pas-pasan untuk beli bahan baku kayu dan menggaji karyawan lokal. Sistem e-Katalog pemerintah sekarang mengharuskan ada sertifikat TKDN yang urusnya ribuan dokumen dan biayanya luar biasa mahal. Padahal komponen produk kami 100 persen lokal dari Sidoarjo. Kalau tidak ada sertifikat itu, produk kami ditolak masuk sistem dan sekolah-sekolah tidak bisa beli. Akibatnya, proyek pengadaan malah jatuh ke barang-barang impor asal Cina yang entah bagaimana bisa lolos dengan mudah. Ini namanya membunuh usaha rakyat pelan-pelan,” tutur Anam saat memberikan keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Menanggapi ketimpangan akses belanja daerah tersebut, Komite Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Sidoarjo mendesak Pemkab segera mengambil langkah politis konkret untuk menyelamatkan IKM lokal.
Ketua Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Sidoarjo Raditya Probo menegaskan perlunya intervensi anggaran dari bupati serta dinas terkait guna memfasilitasi pengurusan sertifikasi secara gratis dan massal.
“Persoalan TKDN ini adalah keluhan nasional yang dampaknya paling memukul daerah sentra industri seperti Sidoarjo. Kami melihat ada kendala besar di mana para perajin tidak mampu menjangkau tarif sertifikasi yang mencekik. Jika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serius dengan jargon bela-beli produk lokal, maka dinas terkait harus segera mengucurkan alokasi anggaran subsidi pengurusan sertifikasi TKDN gratis bagi IKM mainan anak ini. Tanpa langkah nyata itu, produk edukasi anak bangsa kita akan selamanya menjadi penonton di rumahnya sendiri,” jelas Raditya.
Saat ini, desakan para pelaku IKM APE agar sistem administrasi belanja daerah dirombak demi keberpihakan pada perajin lokal masih menantikan jadwal pembahasan resmi bersama dinas teknis dan komisi terkait di DPRD Kabupaten Sidoarjo.
