Burhanuddin Masuk Bursa, Pasar Tunggu Arah BI
Jakarta, Jatim Mandiri
Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu perhatian atas transisi kepemimpinan, penyidikan KPK, dan arah kebijakan moneter. Meski pemerintah memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, sementara pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan BI di bawah kepemimpinan baru.
Sebagaimana dilansir dari Antara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemanggilan Perry Warjiyo sebagai saksi akan bergantung pada kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pemanggilan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan penyidik.
“Pemanggilan terhadap saksi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, dan pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (28/7).
Menurut Budi, KPK akan mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh untuk memotret akar permasalahan sekaligus mendukung perbaikan tata kelola. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia dan Program Penyuluh Jasa Keuangan periode 2020–2023.
Perkara tersebut bermula dari hasil analisis PPATK dan pengaduan masyarakat. Penyidikan dimulai pada Desember 2024 dengan penggeledahan di Gedung Bank Indonesia dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan. KPK juga telah menetapkan anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka pada Agustus 2025.
Seiring perubahan pimpinan BI, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memastikan koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetap berjalan. “Saya kira kebijakan moneter ataupun koordinasi kebijakan dengan LPS, OJK, dan Menteri Keuangan akan terus berjalan, bahkan lebih kuat,” ujar Anggito.
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan pimpinan lembaga anggota KSSK di Istana Kepresidenan pada Senin (27/7). Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena kebijakan yang berjalan akan tetap dilanjutkan.
“Tadi malam sudah dikumpulkan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena ini adalah keberlanjutan dari kebijakan yang ada. Cuma kita akan membangun suatu sinergi yang lebih baik,” katanya.
Anggito juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama memimpin Bank Indonesia. “Saya kira kita ucapkan terima kasih kepada Pak Perry. Pengabdiannya luar biasa, karyanya nyata membuktikan,” ucapnya.
Seiring pengunduran diri Perry, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur BI. Penetapan tersebut untuk memastikan keberlangsungan tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan.
Anggito menilai kondisi perbankan nasional masih kuat dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sekitar 10 persen. Menurutnya, rasio permodalan sekitar 24 persen dan kredit bermasalah sekitar 2 persen menunjukkan ketahanan industri perbankan.
“Dana pihak ketiga meningkat 10 persen. Modal di sekitar 24 persen, jauh di atas ketentuan minimum. Rasio kredit bermasalah juga tetap rendah sekitar 2 persen. Artinya sistem perbankan kita secara agregat itu memiliki ruang yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian,”* ungkapnya.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah pada Selasa pagi (28/7), melemah 61 poin atau 0,34 persen menjadi Rp 18.070 per dolar AS. Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova menilai pelemahan dipengaruhi sikap hati-hati pelaku pasar terhadap arah kebijakan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru.
“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah pada kisaran Rp 18.000 – Rp 18.050 per dolar AS, dipengaruhi faktor domestik berupa sikap hati-hati pelaku pasar terhadap arah kebijakan BI di bawah Gubernur yang baru,” ujarnya.
Rully menilai Gubernur BI definitif nantinya perlu memprioritaskan penguatan kelembagaan. Terutama kebijakan operasional moneter yang memengaruhi jumlah uang beredar dan ekspektasi inflasi.
Setelah pengunduran diri Perry diterima Presiden, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Presiden sebagai bagian dari proses transisi. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon Gubernur BI kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum ditetapkan secara definitif.
Nah, atas hal tersebut Burhanuddin Abdullah kini muncul dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia (BI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika dikonfirmasi wartawan terkait kebenaran kabar tersebut hanya meminta publik untuk menunggu nama calon yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. “Kita tunggu saja dulu,” ujar Airlangga di kantornya, sebagaimana dikutip pada Selasa (28/7).
Sebagai informasi, Burhanuddin Abdullah merupakan Gubernur Bank Indonesia sejak 2003 hingga 2008, dan merupakan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia.
Pria kelahiran Garut, Jawa Barat pada 10 Juli 1947 itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Burhanuddin Abdullah merupakan Ketua Dewan Pakar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.
Burhanuddin memperoleh gelar Sarjana Pertanian (Ir.) dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1974, Master of Arts (M.A.) di bidang Ekonomi dari Universitas Negeri Michigan, Amerika Serikat (1984), dan Doktor Honoris Causa di bidang Ekonomi dari Universitas Diponegoro (2006). (*/ibn)
