Jakarta, Jatimmandiri.id-Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tekad kuat dalam memberantas budaya korupsi yang masih menjadi tantangan di berbagai sektor. Menurutnya, upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa penguatan pengawasan mencakup seluruh program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga.
Dalam hal ini, fungsi pengawasan internal terus didorong agar berjalan optimal.
Peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah juga menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan negara berlangsung sesuai ketentuan.
Setiap kementerian dan lembaga, kata dia, secara rutin menjalankan pengawasan terhadap seluruh proses kerja.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto turut melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap program prioritas nasional.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden secara berkala menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga.
Dengan pengawasan yang diperkuat, pemerintah berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
