Mojokerto, Jatimmandiri.id – Bencana kekeringan akibat musim kemarau kembali menjadi momok tahunan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kaki Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto.
Salah satu wilayah yang paling terdampak parah adalah Dusun Kandangan, Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro.
Kondisi geografis dusun yang berada di sisi utara gunung membuat kawasan ini nyaris tidak memiliki sumber mata air alami.
Akibatnya, warga terpaksa bergantung pada air hujan, bantuan eksternal, atau berburu air hingga ke kabupaten tetangga.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, krisis air bersih kali ini melanda tiga desa di lingkar Penanggungan.
Di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, tercatat ada 1.499 KK atau sekitar 3.053 jiwa yang terdampak.
Masih di kecamatan yang sama, Desa Manduro Manggung Gajah juga mengalami krisis yang memengaruhi 774 KK atau 2.086 jiwa.
Sementara itu, di Kecamatan Trawas, Desa Duyung turut melaporkan dampak kekeringan yang melanda 503 KK atau 1.564 jiwa.
Bagi Mahfud (43), warga Dusun Kandangan, rutinitas berkejaran dengan kelangkaan air sudah menjadi bagian dari siklus hidupnya setiap kemarau tiba.
Ia menceritakan bahwa penurunan curah hujan sudah mulai dirasakan warga sejak awal kuartal kedua tahun ini.
“Kekeringan sudah terjadi sejak April 2026 karena curah hujan menurun. Hampir tiap tahun kami seperti ini mengalami krisis air bersih,” ujarnya, Minggu (19/7/2026).
Menurut Mahfud, cadangan air hujan di kolam penampungan warga biasanya hanya mampu bertahan selama satu bulan di awal kemarau.
Pemerintah desa sebenarnya telah mengupayakan penyaluran air bersih melalui pipa dari wilayah Trawas.
Namun, karena keterbatasan debit air dan banyaknya jumlah wilayah yang harus dibagi, warga terpaksa mengantre dalam waktu yang sangat lama.
“Jadi tiap hari harus digilir karena disini kan banyak RT, jadi kalau saya kan di RT 12 karena bergilir setiap hari, air sampai sini bisa sampai 13 hari,” ungkapnya.
Ironisnya, pasokan air dari pipa tersebut biasanya habis hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari.
Untuk menyiasati sisa hari tanpa air, warga harus menempuh perjalanan sejauh 7 kilometer menuju Sumber Tetek yang berlokasi di Desa Wonosunyo, Gempol, Kabupaten Pasuruan.
“Kami mengambil air pakai jirigen kemudian diangkut menggunakan sepeda motor, kalau yang tidak punya sepeda biasanya nitip pikap nantinya hanya membayar ongkos kirim saja,” lanjut Mahfud.
Upaya jangka panjang untuk mencari sumber air mandiri sebenarnya bukan tidak pernah dicoba.
Mahfud membeberkan bahwa proyek pengeboran air bawah tanah sudah dilakukan sebanyak dua kali di kawasan tersebut.
Sayangnya, proyek tersebut selalu menemui jalan buntu akibat struktur tanah yang didominasi batuan keras.
“Sempat mendatangkan ahli dan alat cangggi tetap tidak bisa,” imbuhnya.
Keluhan senada disampaikan oleh Firda Lila Sari (25).
Di tengah kekeringan yang mengganas sejak April lalu, warga kini sangat bergantung pada bantuan dropping air tangki dari pemerintah daerah.
Namun hingga pertengahan Juli ini, armada bantuan yang dinanti belum juga menampakkan diri di desa mereka.
“Tiap tahun seperti ini, kami biasanya mengambil air bersih dari Dusun Kunjoro, dan mengandalkan bak tampungan air dari air hujan. Tapi kalau musim kemarau kan nggak ada hujan. Tapi kalau dari dusun sebelah tidak air terpaksa ambil air di Sumber Tetek, Pasuruan,” ucap Firda.
Merespons situasi kritis ini, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menegaskan bahwa langkah-langkah penanganan darurat sedang diproses.
Pihaknya telah menyusun Surat Keputusan (SK) tanggap darurat untuk segera ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto.
Ada yang berbeda pada skema penanganan tahun ini.
Guna mempercepat birokrasi penanganan di lapangan, BPBD Kabupaten Mojokerto memilih untuk menggunakan sokongan anggaran dari tingkat provinsi terlebih dahulu.
“Untuk tahap pertama rencananya pakai bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur dulu. Insya Allah Minggu depan sudah jadi, dan kami langsung dropping air bersih ke tiga desa mengalami krisis air bersih yang terdampak kemarau,” terang Abdul Khakim.
Ia memastikan bahwa distribusi air bersih ke wilayah terdampak akan segera berjalan begitu seluruh administrasi rampung.
“Pengajuan dropping air bersih akan segera direalisasikan melalui penetapan SK Bupati Mojokerto,” tandasnya.
Tantangan hidrometeorologi di kaki Gunung Penanggungan ini diprediksi masih akan berlangsung lama.
Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berjalan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
Dengan puncak kekeringan yang diprediksi jatuh pada Agustus depan, krisis air bersih ini diperkirakan baru akan melandai saat memasuki bulan November hingga Desember 2026.
