Lumajang, Jatimmandiri.id – Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Lumajang dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Kabupaten Lumajang menyebut kondisi tersebut bukan akibat terhentinya pasokan dari Surabaya, melainkan meningkatnya permintaan setelah distribusi BBM di Jember dan kawasan sekitarnya mengalami gangguan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Lumajang, Bonni Momenta, ST, memastikan pasokan untuk Lumajang masih berjalan. Sebagian besar kebutuhan BBM dikirim dari Surabaya, sedangkan wilayah Pronojiwo memperoleh pasokan dari Malang.
Gangguan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, akibat gelombang tinggi menjadi salah satu faktor yang menghambat arus distribusi di kawasan Tapal Kuda. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada ketersediaan BBM di Jember dan mendorong sebagian warga mencari pasokan hingga ke Lumajang.
“Penyebab awal kelangkaan ini sebetulnya bukan di Lumajang. BBM di Lumajang disuplai dari Surabaya, kecuali Pronojiwo yang disuplai dari Malang,” kata Bonni.
Menurut dia, persoalan utama di Lumajang bukan kekosongan stok, tetapi lonjakan pembelian. Warga dari luar daerah ikut mendatangi SPBU sehingga antrean kendaraan semakin panjang.
“Kalau stok, insyaallah kita tidak ada masalah karena pengiriman kita dari Surabaya lancar,” ujarnya.
Pemkab Lumajang pun berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga ketersediaan BBM. Sejak Minggu, penyaluran tambahan disebut telah dilakukan untuk meredam dampak meningkatnya permintaan.
“Kita koordinasi dengan Pertamina. Karena stok kita juga diserbu pembeli luar Lumajang, Pertamina melakukan antisipasi dengan penambahan penyaluran,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah mengingatkan aksi panik justru dapat memperpanjang antrean dan memicu persoalan baru.
“Kami berharap masyarakat tidak panik. Tidak perlu membeli BBM secara berlebihan. Beli sewajarnya dan jangan melakukan penimbunan,” tegasnya.
Bonni juga mengingatkan penggunaan BBM bersubsidi agar tetap sesuai ketentuan karena distribusinya berada dalam pengawasan pemerintah.
“BBM subsidi itu barang yang peredarannya sangat diperhatikan pemerintah. Mohon semua kalangan tidak bermain-main dengan penggunaan barang bersubsidi,” katanya.
Tambahan pasokan yang diberikan Pertamina tidak serta-merta membuat antrean kembali normal. Pemerintah memperkirakan diperlukan waktu untuk menstabilkan kondisi, terlebih gangguan distribusi di Jember masih berlangsung.
“Kalau sudah muncul kejadian seperti ini, memang butuh beberapa saat untuk menormalkan kembali. Stok sudah ada penambahan, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk menormalkan antrean,” ungkapnya.
Pemkab juga masih memantau situasi di Pelabuhan Ketapang. Gangguan akibat cuaca menjadi faktor yang sulit dipastikan kapan berakhir.
“Namanya faktor alam, kita tidak tahu kemacetan di Ketapang itu berapa lama. Kalau Jember masih kosong, fenomena masyarakat membeli BBM di Lumajang kemungkinan masih tetap terjadi,” jelas Bonni.
Pengawasan distribusi di SPBU turut diperketat bersama sejumlah pihak, termasuk kepolisian. Jika ditemukan SPBU yang melakukan pelanggaran, kewenangan pemberian sanksi berada pada Pertamina.
“Kalau dari sisi SPBU, itu ranah Pertamina untuk memberikan sanksi terhadap SPBU yang nakal atau bermain,” katanya.
Masyarakat yang terbukti melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dapat dikenai konsekuensi hukum.
“BBM, khususnya yang subsidi, sangat dipantau pemerintah peredarannya,” ujarnya.
Bonni memastikan koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan, termasuk meminta tambahan penyaluran selama kondisi belum sepenuhnya normal.
“Jangan panik, karena kepanikan akan menimbulkan permasalahan tambahan. Kami dari pemerintah terus berkoordinasi dengan Pertamina melakukan upaya-upaya, termasuk penambahan penyaluran BBM di wilayah Lumajang,” pungkasnya.
