Intisari Berita:
- Kompolnas mendesak Bareskrim Polri bersikap transparan dan berkala mengungkap pengusutan kasus penyadapan ilegal yang menjerat 4 personel kepolisian.
- Penyadapan tanpa dasar hukum ini menyasar Presiden RI, pejabat negara, politisi, pemimpin media, aktivis LSM, hingga pengusaha sepanjang 2025–2026.
- Para tersangka (LSP, AS, EH, SU) diduga menghapus jejak digital pada Oktober 2026 untuk menyembunyikan aksi di luar tugas penegakan hukum resmi.
Jakarta, Jatimandiri.id — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka secara terang-benderang seluruh proses hukum terkait skandal penyadapan ilegal (illegal tapping) yang melibatkan personel kepolisian. Langkah keterbukaan ini dinilai krusial demi meredam liar spekulasi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap korps penegak hukum.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menegaskan bahwa penanganan perkara yang saat ini bergulir di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri harus dipaparkan ke publik secara berkala, mencakup ketepatan prosedur hingga substansi perkara.
“Kita butuh penjelasan yang terus-menerus, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Tujuannya agar isu yang berkembang di masyarakat bukan berasal dari spekulasi, melainkan dari informasi resmi dari kepolisian,” tegas Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Seret Presiden hingga Tokoh Publik, Motif Dipastikan Bukan Tugas Resmi
Kasus yang tengah diusut Bareskrim Polri ini memiliki dampak luas lantaran menyasar figur-figur kunci nasional. Praktik intersepsi tanpa hak tersebut menyasar Presiden RI, jajaran pejabat negara, elite partai politik, pimpinan media massa, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Aksi ilegal tersebut berlangsung dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Penyelidikan mengungkap bahwa operasi intersepsi informasi ini dilakukan tanpa pijakan hukum yang sah, seperti ketiadaan surat permohonan resmi dari penyidik maupun Laporan Polisi (LP).
Fakta tersebut membuktikan bahwa tindakan para oknum sama sekali tidak berpijak pada mandat penegakan hukum negara, melainkan murni dijalankan untuk melayani kepentingan pribadi maupun agenda kelompok tertentu.
4 Tersangka Ditetapkan dan Terindikasi Hapus Jejak Digital
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan empat orang anggota kepolisian sebagai tersangka dalam perkara ini, masing-masing berinisial:
- LSP (Anggota Kepolisian)
- AS (Anggota Kepolisian)
- EH (Anggota Kepolisian)
- SU (Anggota Kepolisian)
Keempatnya disangkakan melakukan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, peretasan atau akses ilegal terhadap sistem komunikasi pihak lain, serta perusakan barang bukti berupa penghapusan data elektronik.
Indikasi Penghapusan Data Secara Sistematis
Temuan yang dinilai sangat mengkhawatirkan adalah adanya upaya penghapusan jejak digital hasil rekaman penyadapan yang dieksekusi pada Oktober 2026. Aksi pembersihan sistematis ini mengindikasikan iktikad terencana untuk melenyapkan bukti pelanggaran serta menghindari jerat pertanggungjawaban hukum pidana internal maupun umum.
Ujian Akuntabilitas Reformasi Internal dan Perlindungan Hak Privasi
Choirul Anam menggarisbawahi bahwa kepolisian memikul tanggung jawab institusional yang besar terhadap masyarakat, terlebih kepada pihak-pihak dan aparat yang dirugikan oleh operasi gelap ini. Korps Bhayangkara dilarang berlindung di balik tameng kerahasiaan institusi manakala perkara yang dihadapi telah mencederai hak privasi dan kebebasan sipil warga negara.
“Publik punya hak untuk tahu. Tidak boleh ada ruang bagi spekulasi atau konspirasi yang bisa merusak citra kepolisian dan menciptakan ketidakpercayaan sosial,” lanjut Anam.
Peristiwa ini menjadi cermin krusial bagi percepatan reformasi kultural dan struktural di internal Polri, terutama dalam menguji konsistensi penegakan regulasi turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU TPKS) yang baru disahkan. Bagi Kompolnas, transparansi bukan sekadar tata kelola komunikasi publik belaka, melainkan komitmen moral mutlak aparat penegak hukum kepada mandat rakyat.
