Surabaya, Jatim Mandiri
Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dengan predikat summa cum laude di Universitas Airlangga. Disertasinya menawarkan jalur perseorangan untuk keanggotaan DPR RI, sekaligus memperkuat kewenangan DPD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam ujian doktor terbuka di ASEEC Tower Unair, Surabaya, Rabu (11/11), LaNyalla mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Ia menyoroti dominasi partai politik dalam lembaga legislatif. Menurutnya, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 membatasi kepesertaan pemilu anggota DPR hanya melalui partai politik. Kondisi tersebut dinilai memunculkan Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.
Terlebih, anggota DPR dianggap lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman pergantian antarwaktu (PAW) daripada memperjuangkan aspirasi konstituen.
Sebagai solusi, LaNyalla mengusulkan jalur independen bagi calon anggota DPR. “Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi,” papar LaNyalla dalam keterangan resmi yang diterima Jatim Mandiri, Rabu (11/11).
“Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat,” lanjutnya. “Dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” terang LaNyalla.
Menurut dia, keterwakilan independen dapat memperkuat checks and balances, mencegah koalisi besar partai dan pemerintah, serta meminimalkan konflik kepentingan. Dampaknya diharapkan terasa dalam penyusunan regulasi lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan ketenagakerjaan.
Dia kemudian mencontohkan Afrika Selatan yang membuka kesempatan bagi kandidat independen setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 2020. “Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.
Model serupa, menurutnya, juga diterapkan di Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Selain itu, disertasinya mendorong penguatan peran DPD RI untuk menjadi co-legislator yang sejajar dengan DPR. Saat ini, DPR memiliki kewenangan penuh dalam proses legislasi, sedangkan DPD terbatas pada pengajuan usulan dan pertimbangan.
LaNyalla kemudian merekomendasikan amendemen Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945 untuk mewujudkan kedua gagasan tersebut. “Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ujian doktor kemarin (11/11), menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah. Di antaranya, Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, dan mantan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali.
Hadir pula sejumlah anggota DPD dan DPR, Wakil Ketua MPR Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi. (*/ibn)
