Jakarta, Jatim Mandiri – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi sertifikasi kompetensi teknis bagi 60 calon asesor dari 18 lembaga pendidikan dan pelatihan bidang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kegiatan yang berlangsung pada 29-31 Oktober 2026 itu ditujukan untuk mendukung pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, pembangunan PLTS skala besar membutuhkan tenaga kerja terampil. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pemasangan dan pembangunan, hingga pemeriksaan, pengujian, pengoperasian, serta pemeliharaan pembangkit.
“Pengembangan energi terbarukan harus diikuti dengan penyiapan SDM yang kompeten. Kita perlu memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan PLTS nasional,” ujar Darmawansyah.
Sertifikasi digelar di tiga tempat, yakni SMKN 1 Garut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten. Masing-masing lokasi diikuti 20 peserta. Peserta mengikuti skema sertifikasi berbeda sesuai bidang kompetensi yang ditetapkan.
Di Garut, skema yang digunakan ialah Pelaksana Pemasangan dan Pembangunan PLTS Atap (Rooftop). Peserta di UPI Bandung mengikuti skema Inspektur Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS. Sementara itu, sertifikasi di BBPVP Serang menggunakan skema Pelaksana Senior Pemeliharaan PLTS. Pembagian skema tersebut mencakup pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, serta pemeliharaan PLTS.
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Energi Terbarukan melalui program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pesertanya terdiri atas dosen, instruktur, dan guru dari berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Mereka berasal dari balai pelatihan vokasi, perguruan tinggi, dan sekolah menengah.
Kepala Sekretariat BNSP Moh. Amir Syarifuddin menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem sertifikasi sumber daya manusia bidang PLTS. Penguatan ekosistem itu, menurutnya, memerlukan sinergi pemerintah, regulator, BNSP, LSP, perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, sekolah menengah kejuruan, lembaga riset, asosiasi profesi, dan dunia industri.
“Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kompetensi dan sertifikasi berjalan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan sektor energi terbarukan,” ujar Amir.
Sebanyak 18 lembaga peserta mencakup BBPVP Serang, Institut Teknologi Bandung, UPI, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Telkom Bandung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, dan Universitas Dian Nusantara. Peserta juga berasal dari sejumlah SMK dan SMA di Jawa Barat.
Setelah kompetensi teknis terverifikasi, para peserta dapat melanjutkan pemenuhan persyaratan untuk menjadi asesor kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka berpotensi mendukung layanan sertifikasi di lembaga masing-masing. Dengan demikian, para calon asesor yang mengikuti sertifikasi berasal dari unsur pendidikan dan pelatihan yang beragam. Kegiatan ini memperkuat ekosistem sertifikasi SDM bidang PLTS, sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp.
