Surabaya, Jatimmandiri.id-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama dirinya menunaikan ibadah haji. Menjelang keberangkatan, ia memberikan sejumlah arahan kepada kepala dinas agar respons terhadap aduan masyarakat semakin cepat dan tepat.
Salah satu penekanan utama adalah penyelesaian keluhan warga yang harus ditangani maksimal dalam waktu 1×24 jam. Selain itu, ia juga meminta program satu Rukun Warga (RW) satu tenaga kesehatan (nakes) dapat berjalan secara optimal saat dirinya kembali ke Surabaya.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, seluruh aduan masyarakat harus ditangani cepat, maksimal 1×24 jam. Program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan maksimal,” ujar Eri, Selasa (19/5/2026).
Selain itu, Wali Kota Eri juga menyoroti pentingnya efektivitas program satu Aparatur Sipil Negara (ASN) satu RW. Program tersebut dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat langsung di tingkat lingkungan.
Melalui program ini, berbagai permasalahan seperti pengelolaan sampah, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial diharapkan dapat ditangani langsung di tingkat RW tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.
Eri berharap, dengan optimalisasi program tersebut, sebagian besar persoalan masyarakat dapat diselesaikan di wilayah masing-masing sehingga tidak perlu masuk ke hotline pengaduan wali kota.
Ia menjelaskan, semakin sedikit laporan yang masuk ke hotline, maka menunjukkan sistem birokrasi berjalan efektif. Sebaliknya, banyaknya laporan menjadi indikasi masih adanya persoalan yang belum tertangani dengan baik.
“Jika hotline yang masuk semakin sedikit, berarti sistem berjalan dengan baik. Namun jika masih banyak, artinya ada yang belum optimal dalam penanganannya,” tegasnya.
Wali Kota Eri menambahkan, hotline pengaduan bukan sekadar saluran laporan, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis sistem.
Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya harus bertumpu pada sistem yang kuat dan transparansi, bukan bergantung pada figur kepala daerah semata.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah aduan masyarakat turut memengaruhi penilaian kinerja kepala dinas, baik dari sisi capaian output maupun outcome.
“Banyaknya laporan yang masuk menunjukkan masih ada pekerjaan yang belum tuntas, dan hal itu akan berdampak pada penilaian kinerja,” pungkasnya.
