Intisari Berita:
Komisi B DPRD Surabaya menyayangkan foto-foto lama satwa kurus KBS yang viral di media sosial karena memicu misinformasi di tengah penyelidikan kasus korupsi pengadaan pakan.
Anggota Komisi B dari Fraksi PSI, Yuga Pratisabda Widyawasta, memastikan satwa KBS saat ini terawat baik dan mengagumi kepercayaan lembaga internasional iZoo Shizuoka Jepang yang menitipkan satwanya.
DPRD Surabaya mendesak proses hukum dugaan penyelewengan pakan berjalan transparan serta mendorong open recruitment Direktur Utama KBS secara profesional.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Komisi B DPRD Kota Surabaya menyayangkan kembali maraknya penyebaran foto-foto lama satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) berpenampilan kurus yang mendadak viral di media sosial.
Foto-foto dokumentasi masa lalu tersebut dinilai berpotensi memicu disinformasi, terlebih penyebarannya terjadi di tengah sorotan publik terhadap dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan pakan satwa di lingkungan KBS.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PSI, Yuga Pratisabda Widyawasta, mengimbau warga agar bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh unggahan narasi menyesatkan yang tidak menggambarkan kondisi KBS terkini.
“Satwa di KBS baik-baik saja dan terawat sebagaimana mestinya. Jangan sampai masyarakat mendapat informasi yang keliru hanya karena foto-foto lama kembali disebarkan,” ujar Yuga via gawainya kepada Jatimmandiri.id, Kamis (30/7/2026).
Bukti Pengakuan Internasional dan Penegakan Hukum Pakan Satwa
Yuga menegaskan, salah satu indikator nyata kelayakan dan kualitas perawatan satwa di KBS adalah tingginya tingkat kepercayaan dari lembaga konservasi tingkat internasional. Salah satunya ditunjukkan oleh iZoo Shizuoka (Izu Zoo), Jepang, yang mempercayakan sejumlah koleksi satwa langka mereka—termasuk panda merah—untuk dipelihara di KBS.
“Kalau KBS tidak mampu merawat satwa dengan baik, tentu tidak mungkin iZoo Shizuoka, Jepang, mempercayakan satwanya dipelihara di Surabaya. Itu bukti kualitas perawatan satwa di KBS diakui internasional,” tegasnya.
Dorongan Komisi B DPRD Surabaya:
-
Penegakan Hukum Transparan: Mendukung penuh penanganan hukum terkait dugaan penyelewengan pengadaan pakan satwa, namun meminta publik tidak menggeneralisasi seolah seluruh tata kelola satwa bermasalah.
-
Open Recruitment Direktur Utama: Mendorong seleksi jabatan Dirut KBS dilakukan secara terbuka bagi profesional yang memiliki integritas, kompetensi konservasi, dan visi manajemen yang kuat.
Melalui pengawasan ketat dan proses seleksi pimpinan yang profesional, Komisi B DPRD Surabaya optimistis KBS dapat terus berbenah serta mempertahankan posisinya sebagai lembaga konservasi terpercaya sekaligus destinasi wisata kebanggaan Kota Pahlawan.
