Surabaya, Jatimmandiri.id – Inovasi pemasangan foto juru parkir (jukir) pada rambu elektronik di Surabaya kini menjadi instrumen krusial dalam memperkuat transparansi pengelolaan retribusi.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, mendorong masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas guna meminimalisasi praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.
Menurut Faris, langkah ini memberikan legitimasi serta kepastian bagi pengguna jalan dalam mengidentifikasi petugas resmi di lapangan.
“Inovasi pemasangan foto juru parkir pada rambu digital ini sangat baik karena memberikan kepastian kepada masyarakat. Warga bisa mengetahui siapa petugas resmi yang bertugas dan bisa ikut mengawasi jika ada praktik yang tidak sesuai aturan,” ujar Faris, Jumat, 12 Juni 2026.
Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan Surabaya mencatat sebanyak 926 juru parkir telah terintegrasi dengan sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS dan uang elektronik.
Implementasi ini mencakup titik-titik strategis, mulai dari pusat perdagangan, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, hingga area stasiun kota.
Faris menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar pergeseran teknologi, melainkan upaya membangun budaya tertib yang akuntabel.
Kehadiran foto petugas pada rambu berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif bagi masyarakat untuk memverifikasi identitas juru parkir.
“Kalau wajah petugas yang bertugas berbeda dengan yang tercantum di rambu, masyarakat berhak bertanya bahkan menolak memberikan pembayaran. Jangan takut melapor apabila menemukan indikasi pungutan liar atau penyalahgunaan sistem,” tegasnya.
Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang masih cenderung memilih pembayaran tunai.
Padahal, penggunaan sistem nontunai merupakan kunci utama dalam memutus rantai kebocoran retribusi daerah.
“Digitalisasi parkir bukan hanya soal alat atau aplikasi, namun ini juga soal membangun budaya baru yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel. Sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” tambahnya.
DPRD Surabaya terus mendukung kebijakan tegas pemkot dalam menindak pelanggar sistem parkir digital.
Langkah ini terbukti dengan dibekukannya sekitar 600 izin jukir yang dinilai tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Faris berharap, sinergi antara ketegasan regulasi dan edukasi publik dapat terus berjalan beriringan guna menciptakan ekosistem parkir yang lebih baik.
“Ketegasan harus tetap berjalan, tetapi edukasi kepada masyarakat juga harus diperkuat. Ketika petugas tertib dan warga ikut mendukung pembayaran digital, maka kebocoran PAD bisa ditekan dan pelayanan parkir menjadi lebih baik,” tuntasnya.
