NTT, Jatimmandiri.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Polda NTT dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Sabtu (15/8/2026) pagi.
Penanganan darurat difokuskan pada evakuasi dan penyelamatan korban, pendataan korban meninggal maupun luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta memastikan akses transportasi dan komunikasi tetap terbuka.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena mengatakan, langkah awal pemerintah adalah memastikan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Data terkait korban dan kerusakan kemudian dikumpulkan untuk menjadi dasar penanganan lebih lanjut.
“Segera mengecek kondisi di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus dalam konferensi pers penanganan gempa Flores.
Gubernur dan Kapolda NTT Tinjau Wilayah Terdampak
Untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memverifikasi laporan yang terus berkembang, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores.
Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung mobilisasi rombongan menuju beberapa kabupaten yang dapat dijangkau melalui jalur udara.
Menurut Melkianus, peninjauan langsung diperlukan karena data korban dan kerusakan masih dinamis. Informasi yang diterima dari berbagai daerah harus diverifikasi sebelum disampaikan kepada masyarakat.
“Kami belum bisa menyajikan data detail karena laporan korban jiwa masih berubah. Tadi kami mendapat laporan tiga orang, ternyata menjadi empat, dan seterusnya. Ini harus kami pastikan terlebih dahulu,” katanya.
Lima Orang Dilaporkan Meninggal Dunia
Dalam konferensi pers tersebut, Melkianus menyampaikan data sementara korban meninggal dunia mencapai lima orang. Rinciannya, dua korban berada di Kabupaten Sikka dan tiga lainnya di Kabupaten Manggarai.
“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkapnya.
Namun, data tersebut masih bersifat sementara karena proses pencarian, evakuasi, dan pendataan terus dilakukan di sejumlah lokasi terdampak.
Sebagian korban dilaporkan meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 WITA ketika sebagian warga masih berada di dalam rumah.
“Di Manggarai karena terkait reruntuhan. Kejadiannya pagi hari pukul 05.58 WITA dan mungkin banyak masyarakat yang masih tertidur sehingga belum sempat bergerak,” jelas Melkianus.
Polda NTT Jadi Pusat Informasi Penanganan Gempa
Untuk menghindari simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat koordinasi penanganan dan penyampaian informasi terkait bencana.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Kapolda sepakat agar perkembangan penanganan gempa disampaikan secara terkoordinasi berdasarkan data yang telah diverifikasi.
“Pusat penanganan bencana nanti ada di Polda NTT,” kata Melkianus.
Kapolda NTT juga menetapkan penyampaian siaran pers resmi setiap hari bersama Forkopimda. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat dan media berasal dari sumber resmi.
“Setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar lebih mudah berkoordinasi dalam proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Pemerintah Ingatkan Masyarakat Tidak Sebarkan Hoaks
Di tengah situasi darurat, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Isu mengenai tsunami, gempa susulan, maupun informasi lain yang tidak memiliki sumber jelas diminta untuk tidak disebarluaskan karena berpotensi menimbulkan kepanikan.
“Tolong kita jaga betul situasi ini. Jangan sampai ada informasi-informasi yang meresahkan, tidak jelas, dan tidak benar,” tegas Melkianus.
Masyarakat diminta mengikuti perkembangan informasi dari lembaga resmi, khususnya BMKG untuk informasi aktivitas gempa dan BNPB terkait penanganan kebencanaan.
TNI-Polri hingga Basarnas Dikerahkan
Evakuasi dan penyelamatan korban menjadi prioritas dalam fase awal penanganan bencana. Sejumlah unsur dikerahkan untuk mendukung proses tersebut, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi, hingga unsur terkait lainnya.
“Proses awal adalah mengevakuasi korban terlebih dahulu. Semua korban yang terkait dengan bencana ini harus segera diselamatkan dan ditangani,” ujar Melkianus.
Setelah tahap penyelamatan dan tanggap darurat selesai, pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pendataan serta pemetaan kerusakan.
Kontraktor Diminta Bantu Buka Akses
Pemerintah juga meminta para kontraktor yang memiliki alat berat untuk membantu membuka akses jalan yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan bangunan.
“Semua kontraktor yang punya alat berat wajib membantu pemerintah dalam situasi darurat ini,” tegas Gubernur NTT.
Alat berat akan digunakan untuk mempercepat pembukaan akses agar tim penyelamat, bantuan logistik, dan kebutuhan masyarakat dapat segera masuk ke lokasi terdampak.
Selain itu, pemerintah berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan jaringan listrik serta operator telekomunikasi guna menjaga konektivitas komunikasi di wilayah terdampak.
Bantuan Logistik Mulai Disiapkan
Dukungan pemerintah pusat juga mulai disiapkan. Sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, menyatakan kesiapan memberikan bantuan.
Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi serta pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Melkianus turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Bantu dulu korban. Urusan terkait kebencanaan nanti bisa dihitung dan dibicarakan belakangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk disalurkan ke wilayah terdampak.
Status Bencana Masih Dikaji
Mengenai status bencana, Gubernur NTT menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status sesuai kewenangannya.
Sementara itu, kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional masih dikaji berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan merespons kondisi lapangan. Kami akan turun bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda lainnya untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” kata Melkianus.
Hasil peninjauan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status bencana.
“Kalau memang bisa, kita akan teruskan menjadi bencana nasional,” tegasnya.
Warga Diminta Tetap Tenang
Pemerintah mengimbau masyarakat Flores tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Media massa dan pengguna media sosial diharapkan ikut menjaga ketenangan dengan menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi.
Pemerintah Provinsi NTT, Polda NTT, dan Forkopimda memastikan perkembangan penanganan gempa akan terus diperbarui berdasarkan data yang diperoleh dan diverifikasi dari lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan terus memperbarui informasi dari lapangan,” ujar Melkianus.
Dalam situasi darurat tersebut, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Evakuasi dipercepat, korban ditangani, akses dibuka, dan informasi resmi terus diperbarui untuk memastikan masyarakat Flores mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
