Ekbis

Ekonom BCA Waspadai Risiko Krisis Indonesia pada 2026

Penulis: AyundaEditor: Ayn
×

Ekonom BCA Waspadai Risiko Krisis Indonesia pada 2026

Sebarkan artikel ini
ilustrasi
Example 468x60

Jakarta, Jatimmandiri.id – Stabilitas ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2026 menghadapi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David E. Sumual, memperingatkan kemungkinan memburuknya kondisi ekonomi apabila tekanan global meningkat, terutama akibat perubahan harga komoditas, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga yang bertahan tinggi.

Dalam paparannya pada acara Business Outlook 2027, David menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih berada di zona hijau dan biru. Namun, perubahan kecil pada pasokan global dan likuiditas dapat menggeser posisi tersebut menuju zona merah, yang menggambarkan kondisi ekonomi paling berisiko.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

“Perkiraan saya, kita masih akan berada di zona tersebut hingga kuartal III dan IV tahun ini. Tapi ada probabilitas besar kita akan bergeser ke zona merah,” ujar David.

Ia menggunakan empat zona untuk menjelaskan dinamika ekonomi global. Zona hijau menggambarkan pasokan ketat dengan likuiditas longgar, kondisi yang menguntungkan bagi ekspor dan daya beli Indonesia. Zona biru menunjukkan pasokan ketat ketika likuiditas mengetat sehingga biaya pinjaman berpotensi meningkat.

Zona biru tua mencerminkan pasokan longgar dengan likuiditas longgar, yang dinilai relatif netral. Sementara itu, zona merah terjadi ketika pasokan longgar bersamaan dengan likuiditas mengetat. Situasi tersebut menyerupai tekanan ekonomi pada krisis 1998 atau pandemi Covid-19.

Grafik pergerakan Indonesia selama September 2025 hingga Agustus 2026 menunjukkan posisi yang masih berada di zona hijau dan biru. Meski demikian, David menekankan pentingnya memantau harga komoditas dunia dan indeks dolar AS sebagai indikator perubahan kondisi ekonomi.

Utang Global dan Harga Energi Jadi Ancaman

Salah satu sumber risiko berasal dari peningkatan utang global setelah pandemi. Indonesia turut memperluas belanja fiskal melalui kebijakan burden sharing pada 2020–2022 dengan nilai kumulatif sekitar Rp1.600 triliun. Kebijakan tersebut membantu pembiayaan saat darurat, tetapi ekspansi likuiditas berlebihan berpotensi memicu tekanan inflasi jangka panjang.

Baca Juga  Kemasan Rokok Diseragamkan, Ancaman Baru Industri

Inflasi tinggi dapat membuat bank sentral mempertahankan atau menaikkan suku bunga. Jika suku bunga global meningkat, biaya pinjaman di Indonesia ikut berpotensi naik, sehingga investasi dan konsumsi rumah tangga dapat terhambat.

David juga menyoroti volatilitas harga minyak dan risiko gangguan pasokan energi akibat konflik geopolitik maupun masalah rantai pasok. Dampaknya dapat merembet pada subsidi energi, neraca perdagangan, dan inflasi inti.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat 5,61 persen. Untuk menjaga momentum tersebut, David mendorong penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta percepatan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing.

Meski waktu pergeseran menuju zona merah belum dapat dipastikan, kewaspadaan diperlukan agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

80 Saham HSC Bakal Dikeluarkan dari Indeks Jakarta, Jatim Mandiri Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak gentar menghadapi rencana Morgan…