Intisari Berita:
- DPRD Kota Surabaya menyoroti pergeseran status desil warga yang tidak sesuai fakta riil ekonomi di lapangan.
- Warga yang terdampak diimbau segera mengajukan sanggahan, sementara petugas survei dilarang mendata secara serampangan.
- Komisi D mendesak evaluasi data berkala agar keluarga rentan tidak kehilangan akses bansos dan beasiswa pendidikan.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Pergeseran status desil sosial ekonomi warga yang dinilai tidak merefleksikan kondisi riil di lapangan memicu perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Ketidaktepatan basis data kemiskinan ini dikhawatirkan menutup akses kelompok masyarakat rentan terhadap berbagai skema bantuan pemerintah daerah maupun pusat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah, menegaskan bahwa fenomena pergeseran data yang merugikan warga miskin tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mendorong warga yang mendapati indikator ekonominya tidak berubah namun status desilnya tergeser naik untuk segera memanfaatkan kanal sanggahan resmi.
“Bisa melakukan sanggahan. Segera melakukan sanggahan biar cepat di-update sesuai data yang valid dan terkini,” tegas Lutfiyah.
Petugas Survei Dilarang Serampangan, Verifikasi Lapangan Jadi Kunci
Lutfiyah menggarisbawahi bahwa perbaikan akurasi data tidak semata-mata dibebankan kepada warga. Aparatur maupun petugas survei di tingkat kelurahan dan kecamatan dituntut menjalankan proses pencatatan secara cermat, faktual, dan bertanggung jawab.
“Semua pihak harus proaktif dan bagi petugas survei harus benar-benar teliti, tidak boleh serampangan,” ujar legislator tersebut.
Menurut Komisi D, data desil bukan merupakan instrumen administratif statis atau permanen. Fluktuasi ekonomi keluarga di tingkat bawah sangat dinamis, sehingga pembaruan profil warga membutuhkan mekanisme verifikasi berkala yang adaptif.
“Memang harus ada evaluasi data secara berkala, karena kondisi ekonomi masyarakat tidak statis, bahkan sangat dinamis,” tuturnya.
Ancam Akses Bansos hingga Bantuan Pendidikan Siswa dan Mahasiswa
Persoalan akurasi desil bukan sekadar kekeliruan administratif belaka, melainkan berdampak langsung pada hak-hak dasar jaring pengaman sosial. Anomali penetapan desil berisiko tinggi mencoret keluarga prasejahtera dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos), intervensi kesehatan, hingga subsidi pembiayaan pendidikan.
Dampak paling krusial dirasakan oleh keluarga kurang mampu yang tengah menanggung biaya pendidikan anak di jenjang sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Ketika status desilnya naik secara sepihak, mereka otomatis terancam kehilangan hak atas intervensi beasiswa dan program bantuan pendidikan yang mestinya menjadi hak mereka.
Oleh karena itu, Lutfiyah meminta mekanisme sanggahan yang disediakan pemerintah harus diimbangi kemudahan akses administrasi dan tindak lanjut verifikasi faktual yang cepat tanggap di lapangan.
Komisi D Dorong Sistem Pemutakhiran Data Berkelanjutan
Menutup keterangannya, Komisi D DPRD Kota Surabaya mendesak jajaran dinas teknis terkait untuk menjalankan pemutakhiran data secara proaktif dan berkelanjutan, tanpa harus menunggu gelombang keluhan atau aduan dari warga yang terlanjur dirugikan.
“Data harus valid dan terkini. Karena kondisi ekonomi masyarakat terus bergerak, maka evaluasinya juga harus dilakukan secara berkala,” pungkas Lutfiyah.
