Kupang, Jatim Mandiri – Bupati Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Paulus Henuk menduga kelangkaan pertalite di wilayahnya berkaitan dengan permainan mafia bahan bakar minyak. Dugaan itu disampaikan saat pemerintah daerah mengumumkan penutupan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena persediaan pertalite tidak tersedia.
Pemkab Rote Ndao mengumumkan penutupan seluruh SPBU pada Jumat (16/10). Henuk menyebut jatah pertalite tahunan untuk kabupaten tersebut mencapai 5.550.000 liter. Namun, penyalurannya belum sesuai dengan capaian yang menurutnya semestinya terwujud berdasarkan alokasi dan waktu.
“Saya melihat adanya permainan dari mafia. Contoh di Rote Ndao, kita punya jatah pertalite dalam satu tahun itu 5.550.000 liter, kalau dibagi secara proporsional mestinya sampai akhir Agustus penyalurannya sudah mencapai 60 persen,” kata Paulus Henuk di Rote Ndao, Jumat (16/10).
Henuk mengatakan capaian penyaluran pertalite baru mencapai 49 persen. Angka itu ia bandingkan dengan perkiraan penyaluran proporsional yang seharusnya mencapai 60 persen sampai akhir Agustus. Ia menilai keadaan tersebut perlu mendapat perhatian karena kelangkaan BBM berdampak pada masyarakat di Rote Ndao.
Ia berharap aparat penegak hukum menyelidiki dan menindak pihak yang diduga menjadi mafia BBM. Henuk juga menyampaikan harapan agar aparat tidak terlibat dalam jaringan tersebut. Menurutnya, penindakan diperlukan untuk mengatasi masalah kelangkaan dan memastikan alokasi BBM subsidi disalurkan sesuai jatah.
“Tetapi kami berharap agar oknum-oknum aparat penegak hukum tidak terlibat dalam jaringan mafia juga di sini,” ujar Henuk. Dalam waktu dekat, ia berencana menyurati Presiden Prabowo untuk mengusulkan pembentukan satgas nasional yang menangani mafia BBM.
Henuk menyebut Presiden telah membentuk satgas untuk kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai satgas serupa diperlukan untuk menangani persoalan mafia BBM. Ia juga menyatakan telah menyampaikan usulan pembentukan satgas kepada pemerintah provinsi, sementara satgas mafia BBM di Rote Ndao sudah dibentuk.
“Saya sudah sampaikan ke provinsi untuk membentuk satgas tersebut. Kami di Rote Ndao sudah membentuk satgas mafia BBM.” Henuk mengatakan keberadaan satgas penting untuk mengawal alokasi BBM di setiap kabupaten di NTT, termasuk penyaluran berbagai jenis BBM subsidi sesuai jatah yang ditentukan.
Ia mengingatkan pihak yang diduga terlibat agar menghentikan perbuatannya. “Saya mau sampaikan kepada para pihak yang diduga terlibat mafia BBM agar segera bertobat. Bertobat bersihkan diri, Pak Presiden juga selalu menyerukan itu,” kata Henuk.
Untuk memperketat pengawasan, Henuk mengatakan kapal pengangkut BBM dari Kupang harus menyerahkan manifest sebelum tiba di Rote. Dokumen tersebut dapat menunjukkan jumlah biosolar, pertalite, solar, dan jenis BBM lain yang dibawa, serta SPBU tujuan pengiriman. Pemantauan kapal direncanakan mulai Senin nanti.
“Senin nanti kita sudah pantau. Jadi kami ingin agar kapal-kapal pengangkut BBM dari Kupang sebelum sampai Rote kami sudah harus dapat manifestnya. Di Manifest itu bisa terlihat berapa biosolar, berapa pertalite, solar dan lainnya, dan kapal itu mengangkut untuk SPBU yang mana,” ujarnya.
Satgas yang telah dibentuk juga akan turun memantau penyaluran di SPBU agar sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan. Henuk menyinggung laporan mengenai kendaraan tangki BBM yang tidak mengirimkan bahan bakar ke SPBU, melainkan ke rumah orang. Pengawasan kapal dan SPBU ditujukan untuk memastikan penyaluran sesuai alokasi.
