Bangkalan, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan bergerak cepat dalam menanggulangi ancaman kekeringan dan krisis air bersih yang saban tahun mengintai warganya.
Tahun ini, Pemkab Bangkalan resmi menggelontorkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 21 titik pengeboran yang tersebar di wilayah rawan.
Program strategis ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Bangkalan dengan pemerintah pusat. Total nilai investasinya mencapai lebih dari Rp10,5 miliar.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa penentuan lokasi pengeboran didasarkan pada pemetaan tingkat kerawanan krisis air bersih yang paling krusial.
“Program ini sengaja kami prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih,” ujar Lukman, Minggu (2/8/2026).
Ia menambahkan, beberapa daerah yang menjadi perhatian utama mencakup wilayah-wilayah yang secara geografis paling rentan.
“Lokasi yang menjadi prioritas berada di daerah-daerah yang akses air bersihnya masih sangat rawan, di antaranya Kecamatan Blega, Klampis, Tanjung Bumi, dan Kecamatan Kokop,” katanya.
Langkah masif ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi warga setempat.
Melalui program Pamsimas 2026 ini, Pemkab Bangkalan berharap persoalan krisis air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama saat musim kemarau, dapat berangsur teratasi dan meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah-wilayah rawan kekeringan.
Di sisi teknis, pelaksanaan di lapangan terus menunjukkan tren positif.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Deni Kumara, menjelaskan bahwa saat ini seluruh lokasi sasaran sedang dalam tahap penguatan kelembagaan warga melalui pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
“Untuk Pamsimas tahun 2026 sebanyak 21 lokasi. Saat ini sudah dilakukan pembentukan kelompok masyarakat atau Pokmas. Setelah ini mereka akan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM),” ujar Deni.
Prosedur administrasi dan penyaluran anggaran pun dipastikan berjalan transparan serta terukur.
Ia menjelaskan, setelah dokumen RKM selesai disusun, maka akan dilakukan penandatanganan kontrak antara pihak balai dengan ketua Pokmas masing-masing lokasi sebelum dana tahap pertama dicairkan.
“Kalau RKM sudah selesai, nanti dilakukan tanda tangan kontrak antara BPK dengan Ketua Pokmas. Setelah itu dana termin pertama bisa disalurkan. Insyaallah mulai Agustus tahap pertama sudah bisa dilaksanakan,” jelas Deni.
Deni optimistis seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai target sehingga masyarakat segera menikmati manfaat program tersebut.
Setiap titik lokasi dialokasikan dana sebesar Rp500 juta.
Dengan skema ini, fasilitas air bersih yang dibangun tidak sekadar sumur bor, melainkan infrastruktur terpadu hingga ke kediaman warga.
“Anggaran itu meliputi pembangunan sumber air, ada yang pengeboran, kemudian pembangunan tandon, jaringan pipa, sampai sambungan ke rumah-rumah warga,” beber Deni.
Sasaran utama program ini difokuskan pada desa-desa yang mengalami krisis air bersih, khususnya daerah yang belum tersentuh oleh jangkauan layanan jaringan PDAM.
Berdasarkan data resmi Pemkab Bangkalan, pemetaan daerah terdampak mencatat setidaknya ada 27 desa yang dikategorikan rawan kekeringan dan krisis air bersih saat musim kemarau.
Wilayah-wilayah tersebut menampung sekitar 15.789 Kepala Keluarga (KK) yang sangat membutuhkan kepastian pasokan air bersih secara berkelanjutan.
