Surabaya, Jatimmandiri.id – Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum krusial untuk menyelami kembali pemikiran mendasar serta strategi perjuangan para tokoh kemerdekaan bangsa.
Salah satu figur sentral yang gagasannya sangat berharga untuk ditelaah adalah Tan Malaka, konseptor awal Republik Indonesia yang kiprah sejarahnya hingga kini masih kerap diselimuti stigma ideologi kiri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Riset Sistem Digital Forensik Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) FTEIC Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat PhD ITIL COBIT CLA CISA, mengajak masyarakat untuk memahami rekam jejak Tan Malaka secara komprehensif, rasional, dan proporsional.
Kiprah Tan Malaka sering kali tidak mendapatkan porsi yang seimbang dalam sejarah resmi, terutama sepanjang era Orde Baru.
Keterlibatannya dalam gerakan kiri internasional serta posisinya sebagai pemimpin Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba) memicu label ideologis yang mengaburkan peran besarnya.
Padahal, Tan Malaka dikenal sebagai pemikir Marxis independen yang kritis. Ia kerap berselisih pandangan dengan garis kebijakan Komunis Internasional (Komintern), khususnya terkait dukungan terhadap gerakan nasionalis Asia dan pan-Islamisme.
“Perbedaan ideologi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi seseorang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia,” kata Supangat, Selasa (10/11/2026).
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Tan Malaka telah meletakkan fondasi struktur negara melalui karya monumentalnya, Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia), yang diterbitkan di Kanton, Tiongkok, pada April 1925.
Buku berbahasa Belanda ini merekam visi strategis pembentukan sebuah republik di Nusantara.
Komitmen perjuangannya semakin membara lewat pembentukan Persatuan Perjuangan (PP) pada 1946 dengan mengusung jargon Merdeka 100%.
Bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati bukan sekadar mengusir penjajah Belanda, melainkan merombak total struktur feodalisme dan kapitalisme yang menindas rakyat kecil.
Prinsip tanpa kompromi ini membuatnya menolak jalur diplomasi bertahap pemerintah—seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville—serta menuntut penyerahan kekuasaan secara penuh tanpa syarat.
Selain pemikiran politik, Tan Malaka membekali bangsa ini dengan pendekatan berpikir kritis melalui bukunya, Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika).
Karya ini mendorong masyarakat untuk menilai setiap persoalan secara logis dan ilmiah, alih-alih menerima dogmatisme secara membuta.
Hidup Tan Malaka dipenuhi pelarian, pengasingan, penahanan berulang, hingga penggunaan puluhan nama samaran demi menghindar dari buruan kolonial.
Perjuangannya berakhir tragis ketika ia dieksekusi di Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949.
Atas jasa-jasanya, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963.
Supangat menegaskan bahwa mengapresiasi kontribusi sejarah Tan Malaka tidak berarti harus mengadopsi seluruh ideologinya.
Masyarakat diajak untuk mengkaji gagasan sang pahlawan secara kritis dalam koridor konteks dinamika politik zaman tersebut.
Perguruan tinggi dan komunitas literasi memegang peranan penting dalam mengenalkan karya-karya asli Tan Malaka kepada generasi muda guna mengasah daya analitis.
Selain itu, pelestarian situs sejarah dan penyediaan informasi terkait tempat peristirahatan terakhirnya perlu diperhatikan untuk menjaga kesinambungan ingatan sejarah bangsa.
“Pada Hari Pahlawan, kita tidak harus menyetujui seluruh pemikiran seorang tokoh untuk mengakui kontribusinya. Menghormati pahlawan berarti bersedia melihat sejarah secara utuh, termasuk beragam pemikiran dan jalan perjuangan yang membentuk kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.
