Malang, Jatim Mandiri
DPRD Kota Malang membuka peluang kenaikan insentif bagi perangkat RT/RW 2027. Namun seiring prioritas anggaran, kenaikan insentif itu belum mendapatkan kepastian.
“Sebenarnya memang ada beberapa insentif yang kami usulkan untuk naik, tapi sekali lagi semuanya itu kan ada prioritasnya. Nanti kami akan susun prioritas mana saja yang sebenarnya wajib dipertimbangkan ulang untuk bisa disesuaikan dari tahun ke tahunnya,” ungkap Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Rabu (11/11).
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi kabar baik bagi pemerintah kota dalam hal meringankan beban anggaran. Tapi berkaitan hal itu, Pemkot belum menerima surat resmi pemerintah pusat soal pengalihan gaji PPPK ke APBN. “Kami sedang menunggu, mudah-mudahan ada kelonggaran di APBD sehingga bisa diperuntukkan untuk permasalahan masyarakat yang lainnya yang sangat urgent,” imbuhnya.
Sebelumnya, Program RT Berkelas Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin memberi Rp50 juta per RT. Insentif bukan dari pagunya; DPRD meminta evaluasi penyaluran dan pelaksanaan pada KUA-PPAS 2027.
“Kerangka berpikirnya bukan bagaimana insentif itu dialokasikan dari pagu RT Berkelas. Karena programnya saja juga masih butuh evaluasi. Perlu diperhatikan secara detail lagi. Ini juga menjadi PR Pemkot Malang agar penyusunan kamus usulan paling tidak di 2028, itu bisa lebih rigid untuk menjawab persoalan wilayah RT,” pungkasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Wahyu Hidayat mengaku masih mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, TKD terbatas, serta peningkatan PAD. “Apabila masih ada space, kami akan sampaikan ke DPRD kira-kira insentif Ketua RT/RW seperti apa,” ujarnya. (*/ibn)
