- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak resmi melantik Shanty Octavia Utami sebagai Ketua DPW APKLI Jatim 2026–2031 beserta pengurus 38 DPD se-Jatim di Surabaya.
- Wagub Emil menegaskan urgensi pendataan PKL agar tepat sasaran mengakses modal, program usaha mikro, hingga alokasi LPG bersubsidi dengan pendekatan penataan tanpa represi.
- Ketua DPW APKLI Jatim Shanty Octavia Utami menargetkan konsolidasi organisasi di 38 kabupaten/kota melahirkan program nyata penguatan legalitas, sertifikasi halal, dan digitalisasi.
Surabaya, Jatimmandiri.id – Upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan terus digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, secara resmi melantik Shanty Octavia Utami sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Timur periode 2026–2031 pada Senin (26/10/2026).
Pelantikan khidmat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Lantai 8 Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya tersebut turut mengukuhkan jajaran kepengurusan 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Dalam arahannya usai prosesi pengukuhan, Emil menegaskan mandat utama APKLI untuk bertindak sebagai kanal penyerap dan penyalur aspirasi kaum pedagang kecil, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung.
“Hal terpenting adalah APKLI harus mampu menjadi wadah dalam menyalurkan harapan dan aspirasi pedagang kaki lima. Hal ini akan menjadi sinergi kemitraan yang strategis dan produktif,” ujar Emil.
Urgensi Basis Data Anggota: Buka Akses Modal dan LPG Bersubsidi
Sebagai langkah awal memajukan skala usaha PKL, Emil menyoroti pentingnya akurasi pendataan keanggotaan. Validitas data dinilai menjadi instrumen krusial agar pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Jawa Timur tidak terhambat dalam mengakses berbagai skema stimulus ekonomi dari pemerintah.
“Maka harus terdata dengan baik,” tegas Emil.
Ia membeberkan bahwa faktor keterbatasan penghasilan kerap menjadi tembok penghalang bagi para PKL saat berupaya mengakses fasilitas permodalan perbankan. Pemerintah, menurutnya, wajib hadir memberikan solusi afirmatif yang relevan dengan realitas operasional mereka, termasuk menjamin hak perolehan bahan bakar LPG bersubsidi bagi pedagang ultra mikro sesuai aturan perundang-undangan.
Pendekatan Penataan Konstruktif dan Ketertiban Ruang Publik
Selain instrumen finansial, Wagub Emil menitikberatkan pembinaan perilaku berusaha agar aktivitas ekonomi para PKL tetap selaras dengan kenyamanan publik. Ia menekankan bahwa penataan lapak pedagang harus berlandaskan asas pembinaan konstruktif, bukan melalui tindakan represif yang kontraproduktif.
Emil menaruh harapan besar agar struktur kepengurusan APKLI yang mengakar kuat di 38 kabupaten/kota mampu membangun solidaritas organik di mana sesama anggota saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban umum. Modal jejaring ini dinilai sangat efektif menjembatani komunikasi dua arah antara pemangku kebijakan dan pedagang di akar rumput.
Pilar penguatan ekonomi kerakyatan di Jawa Timur kini bertumpu pada sejumlah agenda prioritas, mencakup kemudahan legalitas usaha, fasilitasi sertifikasi halal, aksesibilitas pembiayaan modal, ketepatan penyaluran bansos/bantuan modal, serta penyediaan sentra lokasi berdagang yang representatif dan layak.
Shanty Octavia Utami: Momentum Penguatan Konsolidasi dan Pilar Kerakyatan
Sementara itu, Ketua DPW APKLI Jawa Timur terpilih periode 2026–2031, Shanty Octavia Utami, menegaskan bahwa seremoni pelantikan ini menjadi tonggak percepatan konsolidasi organisasi dalam mengawal eksistensi PKL sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong kesinambungan dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai bagian dari pilar ekonomi kerakyatan,” ungkap Shanty.
Shanty menegaskan komitmennya untuk mengarahkan roda organisasi APKLI Jatim secara profesional, solid, dan tanggap atas keluhan anggota. Sebaran pengurus di seluruh kabupaten/kota se-Jatim menjadi modal sosial utama untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah.
Dorong Transformasi Digital dan Program Nyata
Kemitraan kelembagaan antara APKLI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini terjalin harmonis akan dioptimalkan guna mendorong pedagang kaki lima merambah adopsi teknologi digital demi memperluas pangsa pasar dan daya saing produk lokal.
Menurut Shanty, pemberdayaan sektor riil ini menuntut keselarasan program yang menyentuh aspek fundamental: legalitas izin usaha, injeksi permodalan usaha, pelatihan manajemen kewirausahaan, pemanfaatan pemasaran digital, serta penetapan zona dagang yang tertib dan higienis.
“Pelantikan pengurus periode 2026-2031 diharapkan tidak berhenti pada penguatan struktur organisasi semata, tetapi juga menjadi awal lahirnya program-program nyata yang memberi manfaat bagi pedagang kaki lima,” pungkas Shanty.
