Demak, Jatimmandiri.id – Ancaman abrasi, penurunan permukaan tanah, dan kenaikan muka air laut mendorong pemerintah memulai program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Upaya ini tidak hanya menyasar keselamatan kawasan pesisir, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, tambak, industri, dan jalur logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan dimulainya program tersebut melalui kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa Berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10).
Program ini memadukan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam, termasuk penanaman mangrove. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan pesisir sesuai karakteristik lingkungan setiap daerah.
“Hari ini menjadi momentum dimulainya program perlindungan Pantura Jawa,” ucap AHY.
Ia menjelaskan, Pantura memiliki posisi strategis karena menyumbang sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Kawasan ini juga menjadi lokasi industri strategis, kawasan ekonomi khusus, sentra pangan, serta koridor logistik yang menopang aktivitas ekonomi Indonesia.
Namun, masyarakat pesisir menghadapi persoalan yang berlangsung selama puluhan tahun, mulai dari abrasi, kenaikan permukaan air laut, hingga penurunan permukaan tanah.
“Tujuan besar dari pembangunan giant sea wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak, meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah tadi, sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” kata AHY.
Program perlindungan direncanakan mencakup pesisir Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah melalui kombinasi tanggul pantai atau tanggul laut dan solusi berbasis alam.
Mangrove dan Hexbricks Libatkan Warga Pesisir
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, kegiatan penanaman mangrove di Timbulsloko menjadi percontohan untuk mempelajari karakteristik alam setempat.
“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya,” katanya.
Didit menegaskan, perlindungan pesisir harus tetap memperhatikan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Selain mangrove, program ini memanfaatkan hexbricks yang diproduksi warga setempat. Penggunaannya diharapkan membuka lapangan kerja sekaligus menambah penghasilan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya mengintegrasikan perlindungan lingkungan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal dalam menghadapi ancaman perubahan kondisi pesisir Pantura Jawa.
