Intisari Berita:
- Retribusi parkir tepi jalan umum di Surabaya baru terealisasi Rp11 miliar (15%) dari target Rp73,4 miliar hingga akhir Juni 2026.
- Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menyoroti kebocoran akibat operasional QRIS yang tidak berjalan 24 jam.
- DPRD mendesak Dishub Surabaya mengevaluasi sistem titip-ambil gawai QRIS oleh petugas yang memicu transaksi tunai liar.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Kinerja penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi di Kota Surabaya mendapat sorotan tajam pasca-Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.
Pasalnya, tren capaian retribusi daerah pada tahun anggaran 2026 dinilai belum menunjukkan performa yang optimal, khususnya pada pos penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, mengungkapkan bahwa total target retribusi daerah yang dipatok pada APBD 2026 mencapai Rp525,2 miliar.
Namun, hingga pertengahan tahun berjalan atau per 30 Juni 2026, realisasinya baru menyentuh angka sekitar 34 persen.
Jurang Target dan Realisasi: Parkir Tepi Jalan Minus Rp62 Miliar
Secara terperinci, Machmud membedah komponen retribusi daerah yang mencakup retribusi parkir khusus, pemanfaatan aset, hingga parkir tepi jalan umum. Dari pos-pos tersebut, pos retribusi parkir tepi jalan umum mencatatkan deviasi yang paling lebar.
Dengan target APBD sebesar Rp73,4 miliar, perolehan pada semester pertama (Januari hingga akhir Juni) baru menyentuh Rp11 miliar atau setara 15 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan sebesar Rp62 miliar dari target yang telah ditetapkan.
“Ini menunjukkan tantangan buat Kepala Dinas Perhubungan yang baru. Jadi kalau ada yang mengatakan ‘Oh jalan ini parkirnya naik dari 600 (ribu) menjadi 2 juta (rupiah)’, seakan-akan baik ada kenaikan pesat, padahal itu satu titik, cuma sekian juta. Padahal kalau dilihat secara mendalam, targetnya saja 73,4 miliar rupiah, hanya tercapai 11 miliar rupiah sampai Juni,” tegas Machmud, Jumat (14/8/2026)
Ia menambahkan, berdasarkan catatan historis, tren pendapatan dari pos ini belum pernah mengalami lompatan drastis melampaui rentang Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
Jika tren perolehan pada enam bulan kedua (Juli–Desember) bernilai sama yakni Rp11 miliar, akumulasi akhir tahun diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp22 miliar—masih jauh di bawah 50 persen dari target.
Bongkar Titik Lemah: Sistem Titip-Ambil Gawai Bikin Jukir Leluasa Tarik Tunai
Kondisi ini bertolak belakang dengan kinerja retribusi daerah lainnya yang justru melampaui proyeksi. Seperti pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain (seperti rumah sakit milik daerah).
