Intisari Berita:
Ekonomi nasional tumbuh positif 5,29% (yoy) pada Triwulan II 2026 yang disokong oleh faktor musiman (libur sekolah dan penerimaan siswa/mahasiswa baru) serta kinerja sektor energi dan infokom. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan di sektor manufaktur (industri pengolahan) dan pertanian yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dominasi pekerja informal yang mencapai 59,3% disinyalir mendorong kenaikan angka kesenjangan sosial (Gini Ratio) dari 0,363 menjadi 0,368, sehingga memerlukan program jaminan sosial afirmatif bagi pekerja informal.
Jakarta, Jatimmandiri.id — Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, perekonomian nasional pada Triwulan II Tahun 2026 mencatatkan capaian positif dengan tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh dinamika faktor musiman. Masa libur sekolah pada Juli lalu memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang melaju hingga 10,6 persen.
Di samping itu, momen kenaikan kelas dan pendaftaran peserta didik baru di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi ikut mengerek sektor telekomunikasi (infokom) hingga tumbuh 6,97 persen.
Adapun lonjakan suhu di musim kemarau yang memicu penggunaan pendingin udara, ditambah tingginya harga gas akibat krisis geopolitik, mendorong sektor listrik dan gas tumbuh tinggi di angka 10,81 persen.
Alarm Perlambatan Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian
Meski mengapresiasi pencapaian pertumbuhan ekonomi, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan catatan kritis terhadap penurunan laju di dua sektor vital penyumbang PDB dan tenaga kerja nasional.
“Kita harus mewaspadai melambatnya pertumbuhan industri pengolahan dari 5,04 persen pada Triwulan I menjadi 4,52 persen di Triwulan II. Industri pengolahan menyumbang 18,5 persen PDB sekaligus menampung 13,5 persen tenaga kerja nasional sebagai cerminan sebagian besar pekerja formal,” tegas Said Abdullah, Kamis (6/8/2026)
Perlambatan senada terjadi pada sektor pertanian. Meskipun sempat diwarnai panen raya serentak di berbagai daerah, pertumbuhan sektor pertanian merosot dari 4,97 persen (yoy) di Triwulan I menjadi 3,8 persen (yoy) pada Triwulan II.
Padahal, sektor primer ini berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menjadi tumpuan hidup bagi 28,75 persen tenaga kerja Indonesia.
Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih tergolong solid sebagai penyangga utama 53,3 persen PDB dengan tumbuh 5,05 persen. Kinerja positif juga ditunjukkan oleh investasi barang modal (PMTB) yang tumbuh 6,87 persen serta ekspor yang melonjak pesat ke angka 4,13 persen.
Dominasi Pekerja Informal Pemicu Kenaikan Gini Ratio
Dari sisi ketenagakerjaan, Said membeberkan bahwa proporsi tenaga kerja informal justru mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen sepanjang semester I 2026.
Data BPS per Mei 2026 mencatat pekerja sektor informal mendominasi hingga 59,3 persen (87,88 juta orang), sementara pekerja sektor formal berada di angka 40,7 persen (60,31 juta orang).
Masih lebarnya jurang (gap) antara tenaga kerja formal dan informal ini dinilai berdampak langsung terhadap naiknya angka kesenjangan sosial di Indonesia.
Tercatat, Indeks Gini (Gini Ratio) nasional per Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari posisi September 2025 yang berada di angka 0,363. Kenaikan kesenjangan ini paling tinggi dirasakan di wilayah perkotaan (dari 0,383 naik menjadi 0,387).
“Pekerja di sektor formal lebih bisa bertahan karena perlindungan jaminan sosial. Sementara pekerja informal langsung dihadapkan pada inflasi Sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan. Pemerintah perlu menghadirkan program afirmasi jaminan sosial, beasiswa, hingga kemudahan BPJS khusus bagi pekerja informal,” pungkas Said.












