Jakarta, Jatimmandiri.id – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Program tersebut dinilai bukan sekadar upaya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan di tingkat akar rumput untuk semakin mandiri secara ekonomi.
Dorongan itu disampaikan Veronica dalam diskusi publik dan pameran memperingati 40 tahun Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) di Jakarta, Sabtu(3/10).
Menurut dia, keberhasilan program pemberdayaan perempuan sangat bergantung pada kemampuannya menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Program pemerintah harus dijahit dengan kebutuhan nyata di lapangan. Karena itu, kita ingin membangun program dari bawah dengan melibatkan komunitas perempuan dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Dengan dukungan seluruh pihak, KPP dapat diimplementasikan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan,” jelas Veronica.
Ia menilai PPSW memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi perempuan akar rumput. Selama empat dekade, organisasi tersebut dinilai konsisten memperkuat kapasitas ekonomi, kepemimpinan, solidaritas, hingga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan.
“Empat dekade merupakan perjalanan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen PPSW dalam mendampingi perempuan akar rumput. Sejak 1986, PPSW telah berkontribusi memperkuat kapasitas ekonomi, kepemimpinan, solidaritas, serta kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Veronica mengatakan pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama dengan memastikan adanya akses, kesempatan, pengetahuan, dan dukungan yang memadai.
Dalam kerangka itu, KPP dikembangkan sebagai program afirmasi yang menggabungkan penguatan ekonomi perempuan, pangan lokal, ketahanan pangan, gizi keluarga, dan komunitas.
“KPP bukan sekadar kebun. Ini adalah upaya memberdayakan perempuan melalui akses lahan, pengembangan pangan lokal, kemandirian ekonomi, sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang gizi keluarga,” kata Veronica.
Program KPP telah diuji melalui percontohan di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan lahan perhutanan sosial seluas 650 hektare yang dikelola sekitar 600 perempuan secara berkelompok. Pengembangannya kemudian diperluas ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Veronica menegaskan, kekuatan ekonomi akan memperbesar ruang perempuan untuk bersuara dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena itu, pengembangan KPP perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok perempuan.
