Grobogan, Jatimmandiri.id – Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo menunjukkan sikap tegas saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Grobogan.
Dalam sidak tersebut, Sugeng menemukan berbagai kekurangan yang dinilai belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sugeng yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Grobogan menegaskan bahwa seluruh pengelola SPPG wajib segera melakukan pembenahan.
Pemkab Grobogan bersama tim evaluasi memberikan tenggat waktu maksimal tiga pekan untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang ditemukan di lapangan.
“Semua kekurangan harus segera diperbaiki. Dalam waktu tiga minggu harus sudah ada progres yang jelas. Jika tidak ada perubahan sesuai standar yang ditetapkan, operasional SPPG bisa dihentikan secara permanen,” tegas Sugeng, Rabu, 10 Juni 2026.
Dari hasil evaluasi, persoalan yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah.
Mayoritas dapur SPPG yang dikunjungi belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Bahkan, salah satu dapur di wilayah Ngurangan, Kuripan, diketahui belum memiliki IPAL sama sekali.
Selain itu, tim monev juga menemukan masih banyak peralatan dapur yang belum menggunakan material stainless steel.
Sejumlah rak, meja kerja, hingga perlengkapan pengolahan makanan masih menggunakan bahan kayu maupun material lain yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya bakteri.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena standar keamanan pangan dalam program MBG mensyaratkan penggunaan peralatan yang mudah dibersihkan dan tidak berisiko menimbulkan kontaminasi.
Saat melakukan inspeksi, Sugeng meninjau langsung seluruh alur operasional dapur, mulai dari penerimaan bahan baku, ruang persiapan, area produksi, penyimpanan bahan makanan hingga sistem pembuangan limbah.
Ia juga mengecek secara langsung nilai makanan per porsi yang disajikan kepada penerima manfaat guna memastikan kesesuaian dengan standar gizi dan pembiayaan yang telah ditentukan.
Tak hanya itu, Sugeng turut menyoroti tata kelola penyimpanan bahan makanan.
Di beberapa dapur, masih ditemukan bahan makanan yang disimpan secara bercampur dalam satu freezer maupun ruang penyimpanan tanpa pemisahan yang sesuai standar keamanan pangan.
Menurutnya, pola penyimpanan seperti itu harus segera dibenahi karena berpotensi menimbulkan kontaminasi silang yang dapat memengaruhi kualitas makanan yang didistribusikan kepada para siswa.
Mitra SPPG Purwodadi 3, Yayan, mengaku menerima seluruh masukan yang diberikan tim evaluasi. Pihaknya berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap, terutama pada aspek penggunaan peralatan stainless steel, pembangunan IPAL, serta penataan ruang produksi.
“Kami akan melakukan pembenahan secara bertahap sambil tetap menjaga pelayanan kepada penerima manfaat. Saat masa libur sekolah nanti perbaikan akan lebih dioptimalkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hartoyo, pengelola SPPG Sidomputat. Ia mengakui sebagian sarana dan peralatan dapur memang belum sepenuhnya memenuhi standar karena saat awal operasional fokus utama adalah percepatan pelaksanaan program.
Meski demikian, pihaknya memastikan berbagai perbaikan terus dilakukan agar seluruh fasilitas dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
Melalui monev tersebut, Pemkab Grobogan berharap seluruh SPPG segera berbenah dan memenuhi standar yang ditetapkan BGN sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
