Intisari Berita:
- Sosok di balik dapur MBG SPPG Kalitengah Sidoarjo teridentifikasi berinisial HR (pemilik) dan RF (kepala pengelola).
- Fasilitas dapur produksi massal yang berlokasi di Kedunganten, Kalitengah, Tanggulangin kini telah disegel total polisi.
- Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Dinkes terus memeriksa saksi serta dokumen legalitas guna memastikan pertanggungjawaban hukum.
Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Tabir gelap di balik operasional dapur umum penyuplai paket hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu keracunan massal ratusan pelajar di Kabupaten Sidoarjo perlahan mulai tersingkap. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, identitas figur penting di balik manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, kini telah teridentifikasi dan masuk dalam bidikan intensif aparat penegak hukum.
Fasilitas dapur katering massal yang memproduksi ribuan porsi makanan harian tersebut diketahui dimiliki oleh seorang pengusaha lokal berinisial HR. Sementara itu, kendali teknis harian serta operasional di lapangan dikomandoi langsung oleh kepala SPPG yang berinisial RF.
Gedung produksi makanan olahan yang kini telah dipasangi garis pembatas dan disegel total oleh jajaran kepolisian tersebut terdeteksi beralamat di Jalan Raya Tanggulangin Nomor 5, Kedunganten, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Penyelidikan Polresta Sidoarjo: Uji Dokumen Legalitas dan Pemeriksaan Saksi
Kendati informasi profil mengenai pemilik berinisial HR serta penanggung jawab teknis berinisial RF kian menguat di tengah masyarakat, otoritas penegak hukum menekankan pentingnya asas kehati-hatian pembuktian materiil. Keterangan tersebut masih memerlukan rangkaian proses konfirmasi serta klarifikasi yuridis lebih mendalam.
Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sidoarjo bersama jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo saat ini gencar melancarkan agenda pemeriksaan maraton terhadap para saksi kunci.
Pemeriksaan mendalam turut menyasar seluruh berkas dokumen perizinan, sertifikasi kelayakan, dan legalitas usaha dapur katering. Langkah forensik administratif ini ditempuh untuk mengidentifikasi secara pasti rantai komando pengelolaan, sekaligus memvalidasi siapa pihak yang paling memikul tanggung jawab hukum atas jebolnya standar mutu sanitasi dan higienitas pangan di fasilitas tersebut.
