Kota Batu, Jatimmandiri.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Wali Kota Batu, Jumat (23/10/2026).
Rakor tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam menangani karhutla di Jawa Timur secara terpadu dan komprehensif, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemadaman di lapangan.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan rawan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas, tetapi harus didukung perencanaan jangka panjang.
“Tahun ini karhutla terjadi di Taman Baluran, Gunung Raung, Gunung Argopuro, Gunung Bromo dan Gunung Arjuno, maka kita lakukan perencanaan jangka panjang untuk mitigasi bencana ini,” kata Khofifah.
Ia menegaskan, penyatuan langkah seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menekan risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Kita satukan langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan,” imbuhnya.
Karhutla di Jatim Capai 11.449 Hektare
Berdasarkan data situasi dan sebaran karhutla yang disampaikan dalam rakor, tercatat 184 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terdampak mencapai 11.449 hektare di 26 kabupaten di Jawa Timur.
Sejumlah kawasan pegunungan turut terdampak, di antaranya Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Butak, dan Gunung Ijen. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah penanganan yang terkoordinasi, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Pemprov Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak karhutla. Salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan dukungan pemadaman melalui operasi water bombing bersama BNPB serta penggunaan drone water spray untuk membantu menjangkau kawasan yang sulit diakses petugas.
Khofifah menjelaskan, operasi modifikasi cuaca telah menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
“OMC sudah kita lakukan dengan menyasar wilayah operasi meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuno-Welirang, Gunung Butak, serta kawasan pegunungan lainnya yang menjadi perhatian dalam upaya penanganan karhutla di Jawa Timur,” tegasnya.
Pemprov Jatim Tempuh Ikhtiar Lahir dan Batin
Selain mengandalkan pendekatan teknis dan ilmiah, Pemprov Jawa Timur juga mengajak masyarakat melaksanakan salat istisqa sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan dan meningkatnya risiko karhutla.
Dukungan terhadap pelaksanaan salat istisqa tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Istisqa.
Khofifah menyebut, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah provinsi untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
“Berbagai langkah ikhtiar itu semua adalah bagian dari upaya terpadu Pemprov Jatim untuk memperkuat penanganan karhutla, semoga ikhtiar ini membuahkan hasil,” ujarnya.
BNPB Siap Dukung Pemadaman Karhutla
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dalam menangani dan memadamkan karhutla.
Menurutnya, penanganan bencana perlu memadukan pendekatan berbasis sains dengan kearifan lokal dan keagamaan. Kedua pendekatan tersebut dapat berjalan beriringan dalam menghadapi kondisi kekeringan dan kebakaran hutan.
“Salat istisqa merupakan bagian dari pendekatan spiritual yang bisa kita padukan dengan pendekatan ilmiah. Keduanya saya yakin bisa berjalan bersama dalam menghadapi karhutla,” ujar Kristomei.
Ia menegaskan, BNPB siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, termasuk melalui operasi water bombing. Pemerintah daerah yang memerlukan bantuan tambahan dari pemerintah pusat dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada BNPB untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Kristomei juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan karena berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga maupun petugas pemadam.
“Jangan ada pembakaran lagi karena dampaknya merugikan kita semua. Banyak dampak negatif yang kita rasakan, sementara saudara-saudara kita juga berupaya memadamkan api,” tegasnya.
TNI AD Siap Perkuat Penanganan Karhutla
Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapan jajaran TNI Angkatan Darat untuk mendukung upaya penanganan karhutla di Jawa Timur.
Ia menekankan pentingnya langkah preventif melalui sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru serta mengantisipasi meluasnya kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
“Kami siap membantu Pemerintah Daerah dalam menangani karhutla di Jatim. Kita harus yakin dengan kekuatan kita sendiri, harus bersama-sama gotong royong menangani karhutla,” katanya.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Kepala BPBD Jatim Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur.
Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, Pemprov Jawa Timur berharap penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif, respons terhadap potensi kebakaran semakin cepat, dan dampak kebakaran terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan.
