Intisari Berita:
- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi.
- Pemprov dan Polda Jatim perkuat koordinasi penegakan hukum demi menjamin stabilitas keamanan serta iklim investasi yang sehat.
- Khofifah tekankan pendekatan dialogis dan komunikasi terbuka bersama buruh hingga mahasiswa guna merawat ruang demokrasi yang kondusif.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Upaya memperkokoh ketahanan ekonomi dan stabilitas kamtibmas di Jawa Timur terus dipacu lewat konsolidasi lintas institusi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan resmi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (23/10/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada penguatan sinergi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan jajaran Polda Jawa Timur. Fokus utama pembahasan mencakup pemeliharaan stabilitas keamanan wilayah, penciptaan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, hingga pembukaan ruang dialog konstruktif bersama beragam elemen masyarakat.
Kepastian Hukum dan Stabilitas Sosial: Pondasi Kepercayaan Investor
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kepastian hukum dan stabilitas sosial adalah dua variabel fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun kepercayaan penanam modal. Kondisi lingkungan usaha yang aman, ditopang konsistensi penegakan hukum oleh kepolisian, menjadi garansi penting bagi kalangan dunia usaha untuk memperluas ekspansi bisnis di Jawa Timur.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menguraikan bahwa daya tarik ekosistem investasi modern tidak lagi semata-mata bertumpu pada potensi ekonomi dan kesiapan infrastruktur fisik. Faktor kepastian regulasi, jaminan keamanan operasional, serta relasi harmonis antara pemerintah, korporasi, dan publik menjadi pilar penentu posisi tawar Jawa Timur sebagai destinasi investasi strategis nasional.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya menambahkan.
Rawat Ruang Demokrasi: Kedepankan Dialog Terbuka Bersama Buruh dan Mahasiswa
Meski stabilitas daerah menjadi prioritas, Khofifah menekankan bahwa kondusivitas tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat. Langkah menjaga ketertiban umum harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan bersama seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok buruh dan mahasiswa.
Penyampaian aspirasi dinilai sebagai bagian vital dalam ekosistem demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, kanal komunikasi harus tetap terbuka agar dinamika isu publik dapat diselesaikan melalui musyawarah yang solutif dan bermartabat.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkap Khofifah.
Menurut Gubernur, pendekatan yang dialogis dan menghormati hak masyarakat merupakan kunci preventif dalam mencegah potensi friksi sosial. Penanganan persoalan secara tepat sesuai aturan hukum akan menjamin keberlangsungan roda ekonomi, kegiatan pendidikan, dan aktivitas sosial warga tanpa hambatan.
Penguatan Sinergi Pembangunan Inklusif Jatim Berkelanjutan
Pertemuan di Grahadi ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama kedua belah pihak, di antaranya Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir. Intelkam) Polda Jatim, pejabat utama (PJU) Polda Jatim, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Jatim.
Khofifah berharap kolaborasi terpadu antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah ini semakin kokoh dalam menyeimbangkan percepatan pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga, serta terpeliharanya harmoni sosial di Jawa Timur.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Khofifah.
